Legislator Papua Dibekali Fungsi Pengawasan dan Mekanisme Transaksi Non Tunai

Legislator Papua Dibekali Fungsi Pengawasan dan Mekanisme Transaksi Non Tunai

Foto bersama Anggota DPR Papua usai bimtek

Metro Merauke – Sebanyak 64 legislator Papua mengikuti peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (bimtek) nasional oleh Lembaga Penilitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE Tribuana.

Bimtek dengan tema “Fungsi pengawasan DPRD dalam rangka menyikapi audit BPK dan mekanisme implementasi transaksi non tunai” itu berlangsung selama tiga hari (12-14 September 2018), di salah satu hotel di Kota Bekasi, Jawab Barat.

Ketua Komisi V DPR Papua, Yan Permenas Mandenas berterimakasih kepada pihak LPPM STIE Tribuana Bekasi yang menyelenggarakan bimtek tersebut.

“Diskusi yang panjang ini sangat baik, karena tidak setiap saat anggota DPR Papua bisa mengikuti bimtek. Ini momen yang baik untuk kami bertanya langsung dan berdiskusi guna mempertegas dan mempertajam maksud tujuan,” kata Yan P Mandenas dalam pesan elektronik yang diterima Metro Merauke, Sabtu (15/09).

Selain pihaknya mendapat pencerahan, dari hasil diskusi dalam bimtek itu, para legislator Papua juga mendapat arahan dan petunjuk resmi pelaksanaan pengawasan sesuai tugas DPR di daerah, baik masalah keuangan maupun administrasi.

Pihaknya berharap, dalam bimtek pada masa mendatang bisa mendapatkan pemateri yang merupakan pelaku dan pengambil kebijakan, sehingga dapat berimbang dengan kondisi yang benar-benar dihadapi di daerah.

Mewakili pimpinan dan DPR Papua secara kelembagaan, Yan P Mandenas meminta maaf jika ada tutur kata, perilaku yang kurang berkenan di hati panitia pelaksana bimtek, pihak STIE Tribuana dan pembawa materi, karena dinamika dalam diskusi yang sudah dilalui cukup panjang dan puas.

“Tapi itulah Papua yang sesungguhnya. Namun kami semua puas. Bimtek ini sesuai harapan yang ingin kami dapatkan melalui panitia pelaksana. Ini bermanfaat untuk bangsa dan negara, khususnya tanah Papua,” ujarnya.

Kepala LPPM-STIE Tribuana, H. Suroyo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Badan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri untuk menyelenggarakan bimtek nasional untuk anggota dewan kabupaten (kota) dan provinsi se-Indonesia.

“Dalam dua bulan ini kami sudah dua kali melaksanakan bimtek anggota dewan, dan yang kedua ini anggota DPR Papua,” kata Suroyo.

Katanya, meski pihaknya dari kalangan akademisi, namun pihaknya juga memiliki tugas pokok memberikan pencerahan dan edukasi kepada para anggota dewan agar berkompeten, khususnya dalam bidang sayen (keterampilan).

Menurutnya, dari bimtek yang dilaksanakan pihaknya, Papua sangat menarik dari sumber daya alam, SDM dan masih banyak lagi potensi Papua yang menarik.

“Kami harap para anggota dewan Papua ini memiliki sikap sama dengan dewan lainnya di Indonesia. Selain memiliki sikap, juga mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sama,” ujarnya.

Sementara itu, Konsultan Anti Fraud (Former Penyelidik KPK RI), Sutan Maizan Rusdi mengatakan, dari hasil diskusi yang berkembang, ada kekhawatiran jika penerapan transaksi non tunai di Papua tidak berjalan mulus karena terkait infrastruktur.

“Makanya dalam salah satu pasal pada poin terakhir untuk daerah yang belum cukup infrastrukturnya perlu disinkronisasi. Dilakukan pembenahan dan perlu edukasi,” kata Sutan Maizan Rusdi.

Untuk itu lanjutnya, ketika hal ini tak dapat dipaksakan dan harus ada usulan, maka kedua belah pihak baik dari Papua dan pemerintah pusat perlu duduk bersama membicarakannya, sehingga undang-undang tidak dipaksakan pelaksanaannya.

“Apalagi dengan kondisi geografis di sana (Papua), sehingga tidak dapat dipaksakan. Namun yang namanya undang-undang, kalau sudah ketuk palu, itu berlaku untuk semua warga negara,” ucapnya. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement