Hamburkan Uang Rakyat, Intelektual Marind Serukan Boikot 30 Anggota DPRD Merauke

Hamburkan Uang Rakyat, Intelektual Marind Serukan Boikot 30 Anggota DPRD Merauke

Salah seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken | LKF

Metro Merauke – Salah seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken kembali menyerukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke agar memboikot dengan tidak memilih lagi 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke yang akan mengikuti pemilu legislatif tahun 2019. Seruan itu disampaikan Harry Ndiken saat ditemui Metro Merauke Kamis (13/9).

“Kenapa saya serukan boikot, karena semua anggota dewan yang masih aktif sekarang, tak pernah produktif dalam menghasilkan sesuatu untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Para wakil rakyat, lanjut dia, justru memanfaatkan kesempatan memperkaya diri sendiri dengan dana hearing yang nilainya sangat fantastis diterima tiap bulan.

Dimana Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa mendapatkan Rp 150 juta/bulan. Sedangkan dua wakil ketua yakni Beny Latumahina serta Marotus Solikah menerima Rp 120 juta. Sementara 27 anggota biasa mendapatkan Rp 100 juta setiap bulan. Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke yang diterima, menurut dia, jika dikalkulasi dalam satu tahun, nilanya hingga mencapai 37 miliar.

“Itu kalau dikalkulasi setahun yang diterima semua anggota DPRD Merauke,” ujarnya.

Dana puluhan miliaran tersebut kalau digunakan untuk menyekolahkan orang asli Papua maupun membangun rumah-rumah mereka dan kegiatan lain, akan lebih bermanfaat.

“Mengerihkan sekali nilai uangnya,” kata Harry.

“Sekali lagi saya minta masyarakat tak perlu memilih mereka tahun depan. Karena telah menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi,” tegas dia.

Bahkan, lanjut Harry, ada wakil rakyat pergi kemana-mana dan makan-minum di hotel berbintang. Lalu, memamerkan melalui media sosial.

“Sesuatu yang sangat memalukan dan tak mendidik sekali,” katanya.

Dia juga menyoroti sejumlah anggota dewan yang telah pindah ke daerah pemilihan lain. Alasan pindah lantaran perintah partai.

“Saya tegaskan partai tak pernah perintah orang. Ya, itu semata-mata karena ketakutan kalah, lantaran tak dipercayai lagi rakyat di dapil sebelum,” ungkapnya.  (LKF)

Advertisement