Dana Hearing Anggota DPRD Merauke 100 Juta Tiap Bulan, Harry: Lebih Banyak untuk Foya-Foya

Dana Hearing Anggota DPRD Merauke 100 Juta Tiap Bulan, Harry: Lebih Banyak untuk Foya-Foya

Harry Ndiken, salah seorang Intelektual Marind | LKF

Metro Merauke – Salah seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken menyoroti dana hearing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke yang diterima setiap bulan dengan nilai sangat fantastis.

Untuk Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa mendapatkan dana setiap bulan senilai Rp 150 juta. Sedangkan dua wakil ketua yakni Beny Latumahina serta Marotus Solikah masing-masing

Rp 120 juta. Sisa 27 anggota dewan lain mendapatkan Rp 100 juta tiap bulan.

Dana yang diterima, dimanfaatkan lebih banyak untuk kepentingan politik, memperkaya diri sendiri dan berfoya-foya sekaligus plesiran keluar daerah bersama keluarga seperti Bali dan beberapa tempat lain.

Hal itu disampaikan Harry kepada Metro Merauke Senin (10/9). Menurutnya, dana dimaksud  bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke tahun 2018. “Saya mendapat informasi kalau para wakil rakyat itu, telah mencairkan dana untuk berbagai kegiatan yang tak memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

“Menjadi suatu pertanyaan bagi saya adalah dana yang sangat besar diterima dengan alasan hearing bersama masyarakat? Ini sangat tidak masuk akal. Masa, dana 100 juta sampai 150 juta bisa habis dalam sebulan. Ah yang betul saja wakil rakyatku  termormat,” kritiknya.

Harry menilai, telah ada korupsi berjemaah dilakukan 30 anggota DPRD Merauke. Olehnya, aparat penegak hukum, harus tanggap cepat melakukan penyelidikan.

“Kami memperoleh informasi kalau payung hukum yang digunakan mendapatkan dana tersebut adalah dari Peraturan Bupati (Perbup) Merauke. Belakangan lagi katanya mengacu kepada  peraturan daerah (Perda). Kok bisa seperti begitu,” tanya dia.

Ditegaskan, lebih baik dana yang nilainya sangat fantastis itu dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Misalnya membangun rumah maupun memperbaiki jalan rusak atau kegiatan ekonomi rakyat.

“Coba dihitung dalam setahun berapa miliar dana dikucurkan Pemkab Merauke hanya untuk diberikan kepada wakil rakyat dengan alasan hearing,” ujarnya.

Ditambahkan, selama ini DPRD Merauke telah menerima gaji, tunjangan, uang transportasi dan lain-lain. Tetapi masih saja dianggap kurang.

“Ini menjadi suatu catatan dan kami tak akan berhenti bersuara,” tegasnya.

Secara terpisah anggota DPRD Merauke, Heribertus Silubun mengatakan, dana  itu  bukan hanya untuk hearing tetapi  juga monitoring serta dialog dan sosialisasi peraturan perundang undangan, termasuk perda. Lalu dari sisi aturan sudah sesuai prosedur. Dalam kode rekening dari Kementerian Keuangan RI, katanya, disiapkan secara jelas.

“Memang setelah kita tetapkan dan berjalan sekitar empat bulan, dilakukan evaluasi kembali. Karena kelihatan dana yang diterima tiap anggota dewan terlalu besar,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Silubun, secara internal  dilakukan evaluasi melalui rapat kerja dewan. Sehingga ada pergeseran dalam APBD Perubahan. Dimana dilakukan rasionalisasi anggaran dengan dikurangi senilai Rp 240-an juta. Untuk angka rilnya, ditanyakan saja ke Sekwan, sehingga menjadi lebih jelas.

Dengan adanya rasionalisasi, sudah pasti dana yang diterima dewan tiap bulan, pasti mengalami penurunan.

“Ya, kami berusaha lebih produktif dan efisien agar orang tak menilai adanya pemborosan keuangan,” tegasnya.

Ditanya dasar hukum, Silubun menegaskan, jelas ada. “Masa tak ada dasar hukum, lalu dana dicairkan. Bisa tanyakan lagi ke Sekwan tentang peraturan keuangan penempatan rekening belanja bagi pemerintah daerah.

Disitu ada kode rekening yang memberi ruang bagi pimpinan dan anggota dewan  menganggarkan biaya perjalanan sesuai tiga item dimaksud,” ujarnya.

Ditambahkan, sebelum anggaran dikucurkan, dilakukan evaluasi di provinsi. Lalu ditetapkan dan direalisasikan. Jadi, telah melalui beberapa tahapan dan dengan dasar hukum sangat jelas.

Tidak untuk foya-foya
Anggota DPRD Merauke lainnya, Hendrikus Hengky Ndiken membantah keras jika dana hearing yang diterima lebih banyak untuk berfoya-fota.

“Perlu diketahui bahwa ketika dana dicairkan, harus ada bukti kegiatan terlebih dahulu. Kalau tak ada hearing, dengan sendirinya dana masuk kembali ke kas daerah,” tegasnya.

Hengky juga menjelaskan, dana hearing yang diterima, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang kesejahteraan dan lain-lain.

“Kita melakukan pertemuan bersama konstituen  termasuk penyerapan aspirasi, tak mungkin hanya mengandalkan gaji tiap bulan,” ujarnya.

Diakui dana dimaksud bersumber dari APBD Kabupaten Merauke. Untuk anggota dewan menerima Rp 100 juta. Sedangkan ketua Rp 150 juta.

Sedangkan dua wakil ketua masing-masing Rp 120 juta. Hengky mengaku, ketika melakukan satu kali pertemuan, anggaran digunakan sekitar Rp 35 juta. Itu untuk 100 orang warga yang hadir.

Dimana selain kebutuhan makan disiapkan, juga  uang duduk bagi mereka. (LKF)

Advertisement