Konflik Pergantian Kepala Kampung, GEMA-PUJA Ancam Boikot Pemilu

Konflik Pergantian Kepala Kampung, GEMA-PUJA Ancam Boikot Pemilu

Massa GEMA-PUJA saat demo damai di halaman kantor DPR Papua, Senin (10/09)

Metro Merauke – Gerakan Mahasiswa Puncak Jaya (GEMA-PUJA) mengancam akan memboikot Pemilihan Umum 2019 (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Sikap itu akan diambil GEMA-PUJA jika para pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten tidak segera mengambil sikap menyelesaikan konflik antara pendukung kepala kampung dan mantan kepala kampung di Puncak Jaya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan boikot pemilihan presiden dan legislatif 2019 mendatang di Puncak Jaya,” kata Jhon Laurenzius Tabuni, koordinator lapangan aksi demo damai GEMA-PUJA di halaman kantor DPR Papua, Senin (10/09).

Dalam aksinya, mahasiswa menyebut kini Kabupaten Puncak Jaya “darurat kemanusiaan”. Kata Jhon Laurenzius Tabuni, data yang dihumpun pihaknya, sudah belasan orang yang dikabarkan meninggal dunia akibat konflik itu.

Menurutnya, di daerah Distrik Tingginambut 10 orang meninggal dunia, di Wowi tiga orang, Kalome satu orang, di Ilu satu orang dan 19 lainnya luka akibat tertembus panah. Di Yamoneri dua orang meninggal dunia, Waegi satu orang dan satu lainnya luka terkena panah, di Taganombak dua orang luka terkena panah, dan di Nioga dua orang meninggal dan tiga lainnya luka terkena panah.

“Ada kekeliruan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (kampung), juga perpindahan sekretariat desa, tidak berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” kata Jhon Laurenzius Tabuni saat membacakan pernyataan sikap GEMA-PUJA.

Beberapa poin pernyataan sikap demonstran lainnya di antaranya, GEMA-PUJA se-Indonesia mendesak gubernur,DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, DPRD Puncak Jaya, pihak gereja, dan seluruh elemen Polri dan TNI segera mengambil sikap, mendamaikan kubu yang kini bertikai di Puncak Jaya.

GEMA-PUJA juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua segera mengklarifikasi Surat Keputusan (SK) bupati nomor 188.45/95/2018-2024. Jika tuntutan itu tak disikapi secepatnya, GEMA-PUJA akan memboikot pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Puncak Jaya.

Elvis Tabuni, anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM yang juga perwakilan dari daerah pemilihan Puncak Jaya, Puncak dan Tolikara kepada massa mengatakan, ia juga prihatin dengan kondisi yang kini terjadi di Puncak Jaya dan menerima pernyataan sikap massa, untuk diteruskan kepada pimpinan DPR Papua agar ditindaklanjuti.

“Dalam waktu dekat, kami harap lembaga dewan dapat memanggil bupati dan wakil bupati, Biro Pemerintahan Provinsi Papua dan pihak terkait lainnya untuk membicarakan penyelesaiaan masalah ini,” kata Elvis Tabuni. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement