Perdasus dan Dana akan Memperkuat Posisi Masyarakat Adat

Perdasus dan Dana akan Memperkuat Posisi Masyarakat Adat

Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai

Metro Merauke – Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai mengatakan, diperlukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan dana untuk memproteksi, serta memperkuat posisi masyarakat adat Papua agar berdaulat di tanahnya sendiri.

Ia mengatakan, dalam berbagai pertemuan pihaknya dengan para tokoh adat, kepala suku (ondoafi), mereka selalu menyampaikan perlunya regulasi melindungi dan penguatan masyarakat adat, khususnya keberadaan dewan adat di lima wilayah adat di Papua.

Kata Gobai, sebagai legislator Papua dari kursi pengangkatan atau perwakilan adat, aspirasi itu jugalah yang mendorongnya membuat draf Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) masyarakat adat kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua.

“Dalam Reperdasus itu akan mengatur mengenai bahasa, budaya, seni, kampung adat, badan usaha masyarakat adat, bagaimana masyarakat adat mengelolah potensi di wilayah adatnya, dan beberapa hal lain terkait keberadaan masyarakat adat,” ujar John Gobai kepada Metro Merauke, Sabtu (08/09).

Ia juga berharap, pada periode kedua kepemimpinannya, Gubernur Papua, Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal dapat memberikan dana Otsus kepada masyarakat adat, karena gubernur pernah menjanjikan empat persen dana Otsus untuk masyarakat adat.

“Yang lalu-lalu ada dana afirmasi dua persen tapi tidak jelas penggunaannya di kabupaten (kota),” ucapnya.

Menurutnya, selain gubernur telah berniat baik memberikan dana Otsus kepada masyarakat adat, pihaknya juga berharap gubernur mendukungan Bapemperda DPR Papua agar Raperdasus masyarakat adat dapat dibahas dan disahkan dalam paripurna APBD induk Papua tahun anggaran 2019 mendatang.

“Ini bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 52 tahun 2014 tentang pengakuan terhadap masyarakat adat,” katanya. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement