Serahkan Jabatan Gubernur Papua, Dirjen Kemendagri Pamit

Serahkan Jabatan Gubernur Papua, Dirjen Kemendagri Pamit

Suasana serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua di ruang sidang DPR Papua, Kamis (6/9/2018)

Metro Merauke – Dirjen politik, pemerintahan umum dan kesatuan bangsa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen TNI (purn) Soedarmo berpamitan kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat Papua usai menyerahkan jabatan gubernur Papua yang embannya selama enam bulan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), 5 September 2018 di Istana Negera Jakarta.

Dalam paripurna serahterima jabatan (sertijab) di ruang sidang DPR Papua, Kamis (06/09), Soedarmo mengatakan, ia akan kembali ke Jakarta, Jumat (07/09) pagi.

“Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya,” kata Soedarmo.

Ia mengucapkan selamat kepada Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang kembali memimpin Papua periode 2018-2023 dengan harapan, Papua ke depan akan semakin bangkit, mandiri dan sejahtera sesuai visi misi pasangan ini.

Meski akan kembali melaksanakan tugas di Kemendagri, namun Soedarmo menyatakan tetap siap bekerjasama, berkoordinasi dengan Pemprov Papua dan DPR Papua jika dibutuhkan.

“Saya berterimakasih dapat diterima sebagai warga dan keluarga masyarakat Papua,” ujarnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe berterimakasih kepada penjabat gubernur yang telah melaksanakan tugas pemerintah selama beberapa bulan di Papua, dan bersama semua pihak mensukseskan pelaksanaan pilgub dan pilkada tujuh kabupaten.

Katanya, apa yang kini dicapainya bersama Klemen Tinal merupakan amanah dari Tuhan dan kepercayaan rakyat Papua selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, lima tahun lalu, kepercayaan yang sama diberikan rakyat Papua untuk menjawab penantian mereka. Lima tahun lalu beberapa program pembangunan dilaksanakan pihaknya, yakni meningkatkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mayarakat.

Pihaknya juga berupaya menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik di Papua. Itu dibuktikan dengan tiga tahun beruntun (2015-2017), Papua mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kini semua dana Otsus tidak boleh jatuh ke orang di luar Papua. Harus kepada orang asli Papua, agar mereka menjadi tuan di negerinya. Orang asli Papua yang harus mengelolanya. Kini sisa tiga tahun dana Otsus, orang asli Papua harus menikmatinya,” ucap Enembe. (Arjuna P/Redaksi)

 

Advertisement