Pergantian Kepala OPD Hak Prerogatif Gubernur

Pergantian Kepala OPD Hak Prerogatif Gubernur

Legislator Papua, Boy Markus Dawir - IST/facebook.com

Metro Merauke – Legislator Papua, Boy Markus Dawir mengatakan, pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua adalah hak prerogatif gubernur.

Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPR Papua, komisi membidangi infrastruktur dan pertambangan itu, terkait aksi Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Solaiyen Murib Tabuni, yang memalang pintu masuk instansi tersebut, Kamis (30/08), sebagai bentuk protes pergantian kepala Dinas PUPR oleh Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo sehari sebelumnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyesalkan aksi pemalangan tersebut, karena pergantian pejabat merupakan hak gubernur.

Pihaknya ingin situasi di dinas tersebut tetap kondusif, karena PUPR salah satu OPD yang mengelola anggaran APBD cukup besar, setelah Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda).

“Jangan karena gangguan atau situasi yang terjadi ini berkepanjangan, akhirnya apa yang diharapkan tidak terwujud. Kegiatan tidak terlaksana,” kata Boy, Kamis (30/08).

Menurut Boy, kekhawatirannya beralasan lantaran hasil rapat Badan Anggaran DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Rabu (29/8/2018), diketahui jika realisasi di Dinas PUPR baru mencapai persen, hingga akhir Agustus ini.

Ia meminta penjabat gubernur mengambil langkah konkrit dan pihak-pihak di Dinas PUPR sebaiknya duduk bersama, karena siapa pun yang dilantik memimpin instansi itu, merupakan hak prerogatif gubernur yang tak bisa diintervensi siapa pun.

Katanya, jika sekretaris dinas PUPR tak dapat bekerjasama, sebaiknya Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengganti yang bersangkutan.

“Kalau sudah tidak bisa lagi bekerjasama, ya kami juga meminta kepada gubernur dia diganti saja, dari pada nanti dia menghambat kegiatan yang ada di Dinas PUPR,” ujarnya.

Sementara Solaiyen Murib Tabuni mengatakan, ia menolak pelantikan kepala dinas yang baru karena menilai keputusan penjabat gubernur Papua kurang tepat, karena jelang tutup tahun anggaran.

Apalagi menurutnya, kepala dinas yang ditunjuk bukan berasal dari dalam instansi Dinas PUPR, melainkan ditunjuk dari daerah (kabupaten).

“Biasa terjadi penyelewengan dana. Penolakan itu bukan karena kepentingan, namun saya ingin menyelamatkan instansi ini,” kata Solaiyen Murib Tabuni.

Ia menyatakan siap mundur jika penjabat gubernur Papua tak mendengarkan aspirasi.
“Saya takut penyalahgunaan anggaran di internal dinas bisa lebih buruk dari yang lalu-lalu. Surat pernyataan pengunduran diri sedang saya siapkan untuk disampaikan ke gubernur,” ucapnya. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement