“Kronisnya Penyakit” Rumah Sakit Milik Pemprov Papua

“Kronisnya Penyakit” Rumah Sakit Milik Pemprov Papua

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda (kanan) dan Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P Mandenas (kiri) saat berbincang dengan wakil direktur dan jajaran manajemen RSUD Jayapura ketika keduanya mengunjungi rumah sakit milik Pemprov Papua itu, Senin (27/08)

Metro Merauke – Hampir setiap tahun, sengkarut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura muncul ke publik.

Rumah sakit milik Pemprov Papua itu ibarat menderita penyakit kronis yang menggerogoti hampir semua bagian di dalamnya. Jika tak segera diobati, “penyakit” itu dapat menyebabkan rumah sakit yang kini “sakit” tersebut, berhenti “berdetak”.

Belum lama ini, publik kembali dikagetkan dengan surat terbuka yang ditulis seorang dokter di RSUD Jayapura terkait kondisi di rumah sakit itu. Tidak hanya beberapa jenis obat yang tak ada, namun sejak beberapa waktu terakhir rumah sakit rujukan nasional itu disebut tidak melakukan operasi terhadap pasien karena berbagai faktor. Salah satunya, rusaknya alat stril di ruang operasi (OK).

DPR Papua langsung mengecek kondisi rumah sakit pascainformasi itu. Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan, Yan Mandenas melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Jayapura, awal pekan lalu. Setelah itu, ia mengundang pihak rumah sakit membicarakan berbagai masalah yang ada.

Senin (27/08), Yan Mandenas dan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kembali mendatangi RSUD Jayapura. Ingin memastikan apakah pelayanan telah kembali normal, dan rumah sakit sudah dapat melayani operasi pasien.

Keduanya juga menggelar pertemuan dengan jajaran manajemen rumah sakit, membahas berbagai hal. Salah satunya utang rumah sakit kepada pihak ketiga dan berbagai pihak lain sejak 2014 hingga kini yang nilainya mencapai Rp 179 miliar.

“Ini masalah yang ada sejak dulu, karena tak ada transparansi manajemen dalam hal keuangan dan lainnya. Ini rumah sakit yang sakit. Bukan lagi orang yang sakit,” kata Yunus Wonda usai pertemuan.

Selain itu kata Wonda, banyak kebutuhan yang diusulkan pihak terkait dalam manajemen rumah sakit, namun tak diakomodir oleh bagian yang berwenang. Padahal di antara kebutuhan itu, ada yang urgen.

Belum lagi pekerjaan fisik semisal gedung baru di dalam rumah sakit yang tak kunjung selesai pengerjaannya meski telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Yunus Wonda, itu disebabkan karena gagal lelang.

DPR Papua tak tinggal diam dengan kondisi RSUD Jayapura kini. Pihak parlemen siap menganggarkan dana yang dibutuhkan rumah sakit. Namun dewan tak mau ada kelompok-kelompok di dalam rumah sakit dan ada pihak internal yang mendirikan perusahaan untuk ikut tender proyek dalam RSUD Jayapura.

“Kami juga siap mendorong pembayaran utang rumah sakit, namun harus ada rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terlebih dahulu agar tak ada masalah kemudian hari,” ucapnya.

Ketua Komisi V DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan hal yang sama. Menurutnya, setelah mempelajari dokumen yang diserahkan pihak rumah sakit, utang RSUD Jayapura yang mencapai ratusan miliar itu disebabkan oleh pihak ketiga.

“Ada pihak ketiga yang tidak memenuhi standar administrasi yang seharusnya mereka penuhi. Bahkan saya lihat ada dokumen yang belum ada kontraknya, tapi kegiatan sudah berjalan,” ujar Mandenas.

Selain itu kata Mandenas, mestinya jika pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga hanya rampung 70 persen, pembayarannya harus sesuai volume pekerjaan. Tidak boleh dibayarkan 100 persen dengan alasan pihak ketiga itu akan melanjutkan pekerjaan tersebut pada tahun anggaran berikut.

“Jika seperti itu, akan menjadi utang. Bayar sesuai dengan volume pekerjaan yang ada, dan tahun berikutnya ditenderkan ulang. Tidak ada jaminan kalau pihak ketiga yang awalanya mengerjakan pekerjaan itu, akan mengerjakannya lagi,” ucapnya.

Ia ingin perusahaan yang tak dapat bekerja maksimal atau tidak sesuai ketentuan, diblack list, agar pemerintah jangan lagi terbebani utang karena ulah pihak ketiga.

“Kecuali kontrak multiyears masih bisa berlanjut,” katanya.

Wakil Direktur RSUD Jayapura bagian pelayanan medik, dr. Donald Aronggear membenarkan jika beberapa waktu lalu pihaknya sempat tidak melayani operasi pasien.

“Itu karena selama ini kami tak maksimal untuk mensterilkan alat. Alatnya sudah tua. Akhirnya pasien ada yang dipindahkan ke RSUD Abepura dan RSUD Yowari, tapi pasti tak maksimal untuk membackup RSUD Jayapura,” kata Donald Aronggear.

Namun lanjutnya, kini rumah sakit itu kembali melayani operasi pasien. Hanya saja masih dibatasi. Pasien ketegori tertentu yang diprioritaskan. Misalnya rujukan dari rumah sakit Tipe C.

“Kalau dari poli atau yang bisa ditangani di rumah sakit Tipe C misalnya daging tumbuh itukan bisa menunggu. Jadi yang mendesak dulu, yang berat,” ucapnya.

Untuk kekosongan beberapa jenis obat di rumah sakit lanjutnya, hal itu juga telah diatasi. Pihaknya bekerjasama dengan beberapa apotek yang ada di depan rumah sakit untuk memenuhi ketersediaan obat.

Namun pihaknya berharap, rumah sakit memiliki ketersediaan obat sendiri sehingga tak perlu mencari di luar.

“Memang dalam rumah sakit itu ada beberapa bagian. Ada keuangan, SDM, fasilitas dan lainnya. Namun jika terjadi sesuatu di bagian itu, imbasnya ke pelayanan. Padahal bagian pelayanan ini hanya mengusulkan apa yang dibutuhkan,” ujarnya. (Arjuna P/Redaksi)

 

Advertisement