Legislator: OAP Mesti Diberi Kesempatan Manambang Kekayaan Alamnya

Legislator: OAP Mesti Diberi Kesempatan Manambang Kekayaan Alamnya

Legislator Papua, John NR Gobai (kiri) usai hearing publik

Metro Merauke – Legislator Papua, John NR Gobai mendesak Pemprov Papua memberikan izin wilayah penambangan rakyat (WPR) kepada orang asli Papua (OAP) yang ingin menambang kekayaan alamnya agar tak dianggap ilegal.

Ia mengatakan, ia menerima aspirasi masyarakat asli Papua dari beberapa daerah yang ingin mendapat izin penambangan agar aktivitas mereka tak dianggap ilegal. Menindaklanjuti hal itu, Gobai menggelar hearing publik di Kantor Dewan Kesenian Tanah Papua, Kota Jayapura, Senin (27/8/2018), dengan berbagai pihak terkait, di antaranya Badan Lingkungan Hidup, penambang rakyat, dan inspektur tambang.

“Kami hearing publik itu dalam rangka mengevaluasi penataan dan pertambangan di Papua,” kata Gobai via teleponnya, Senin (27/08) petang.

Menurutnya, penambangan merupakan ranah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua. Pihak dinad mestinya berperan aktif menindaklanjuti jika ada masalah, dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pemetaan wilayah penambangan di Papua, untuk ditetapkan sebagai wilayah penambang rakyat.

“Kami harap anak asli Papua diberikan ruang menambang di tanahnya sendiri. Misalnya di Korowai, itu mesti didorong menjadi area tambang rakyat,” ucapnya.

Katanya, sesuai Undang-Undangn (UU) Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, kewenangan izin ada pada gubernur. Namun penambangan di beberapa daerah selama ini belum ada koordinasi dengan Dinas ESDM.

Selain itu masih terjadi tumpang tindih izin. Ada izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten pada masa lalu, dan izin dari pemerintah provinsi.

“Ini yang mestinya dicek, mana yang sudah tidak aktif dan mana yang masih aktif. Harus disingkronisasi antara peraturan gubernur dan izin bupati,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 3675/30/MEM/2017 lanjut Gobai, sudah ada penetapan wilayah pertambangan di Papua. Dalam wilayah yang ditetapkan itu, ada WPR seluas 2.580 hektar.

“Itu harus diberikan kepada masyarakat setempat. Namun selama ini Dinas ESDM yang tidak pro aktif menyampaikan kepada rakyat, kalau ada 2.580 hektar untuk WPR,” ujarnya. (Arjuna P/ Redaksi)

Advertisement