Natan Pahabol: Program BPJS Jangan Menghapus KPS

Natan Pahabol: Program BPJS Jangan Menghapus KPS

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol

Metro Merauke – Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan tak ingin kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan yang mewajibkan setiap warga menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menghapus Kartu Papua Sehat (KPS), yang merupakan program Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). 

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, Jumat (10/08), pihaknya membahas hal itu dalam hearing komisi dengan mitra komisinya.

“BPJS akan berlaku nasional, se-Indonesia. Pada 2019 semua masyarakat harus punya Kartu BPJS. Di Papua, anggaran BPJS mencapai Rp 123 untuk 28 kabupaten dan satu kota. Namun di Papua juga ada program KPS. Ini yang harus dilihat Kementerian Kesehatan, bagaimana supaya disinkronkan,” kata Natan Pahabol via teleponnya, Minggu (12/08) malam.

Menurutnya, sejak KPS diberlakukan 2014 lalu pelaksanaannya sudah berjalan baik. Setiap tahun pemprov dan DPR Papua menganggarkan dana untuk KPS karena banyak membantu orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman. 

Ia mencontohkan, ketika masyarakat asli Papua di pedalaman Papua sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit di kota, bahkan ke kabupaten lain, semua biaya ditanggung KPS, termasuk untuk pengikut (pendamping) pasien meski harus menggunakan pesawat. 

“Kalau ada pasien pengguna KPS yang harus dioperasi, meski biayanya mahal dibantu semua. Jika ada pasien meninggal dalam pengobatan di kota atau kabupaten lain, mulai dari peti jenazah hingga biaya pengiriman ke kampung halamannya ditanggung KPS,” ucapnya. 

Selain itu lanjut politikus Partai Gerindra tersebut, rangkaian dari program KPS yang dilaksanakan Dinkes Papua, adalah program pelayanan dari pintu ke pintu di wilayah pedalaman, melalui Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang dan Satgas Terapung. Juga ada dana KPS yang diberikan untuk klinik-klinik yang melakukan pelayanan kesehatan, misalnya milik gereja.

“KPS itu sangat bermafaat, namun Kementerian Kesehatan belum mengetahuinya. Kami harap KPS di Papua tetap berlaku, apalagi Papua memiliki UU Otsus,” ujarnya. 

Katanya, silahkan pemerintah memberlakukan BPJS secara nasional, karena itu diatur undang-undang. Namun untuk Papua, KPS tetap harus ada, dan DPR Papua akan tetap menganggarkannya karena sangat membantu orang asli Papua.  

“Selain itu, yang dapat dilayani BPJS hanya orang yang memiliki NIK atau KTP-el, sedangkan mayoritas orang asli Papua belum memiliki KTP-el, terutama yang tinggal di kampung-kampung,” katanya. (Arjuna P/Redaksi) 

Advertisement