Sidang Sengketa Hasil Pilkada, MK Tolak 31 dari 34 Gugatan

Sidang Sengketa Hasil Pilkada, MK Tolak 31 dari 34 Gugatan

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Gambar diambil pada Selasa (10/10) | KOMPAS/FACHRI FACHRUDIN

Metro Merauke – Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang putusan dismissal terhadap 34 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP), Kamis (9/8). Agenda sidang kali ini adalah untuk pembacaan beberapa putusan dan ketetapan sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP).

Dari 34 permohonan perkara tersebut dua perkara, yakni Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Padang Lawas, dianggap gugur. Sementara satu perkara, Kabupaten Rote Ndau, ditarik kembali oleh pemohon.

Tiga permohonan ditolak MK, karena obyek permohonan bukan mengenai kesalahan perhitungan hasil perolehan suara dalam Pilkada 2018. Tiga permohonan itu datang dari Kabupaten Talaud, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Daiyai.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menuturkan, MK tidak melanjutkan 34 permohonan sengketa pilkada 2018 telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Seperti yang kita lihat tadi ada beberapa perkara yang melewati tenggat waktu pengajuan, kemudian ada yang obyek permohonannya keliru bukan kewenangan MK, kemudian ada persoalan selisih hasil suara yang tidak sesuai ketentuan untuk mengajukan permohonan,” ujar Fajar saat ditemui di sela Sidang Perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/8).

Adapun 16 permohonan sengketa pilkada ditolak MK, karena tidak memenuhi ambang batas beracara di MK sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, adalah:

Kabupaten Cirebon
Kabupaten Tapanuli Utara
Provinsi Sumatera Selatan
Kabupaten Pare-Pare
Kabupaten Bangkalan nomor perkara 4/PHP.BUP-16/2018
Kabupaten Bangkalan nomor perkara 5/PHP.BUP-16/2018
Kota Palopo
Kabupaten Sinjai
Kabupaten Deiyai
Kota Bekasi
Kabupaten Bogor
Provinsi Sumatera Selatan
Kabupaten Kerinci
Provinsi Papua
Kabupaten Lahat
Kota Padangpanjang

Sementara, alasan penolakan permohonan karena melebihi tenggat waktu pengajuan perkara setelah tiga hari rekapitulasi perolehan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ada 12 perkara. Aturan ini diatur dalam Pasal 157 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Permohonan sengketa pilkada yang ditolak karena ketentuan pasal tersebut adalah:

Kabupaten Kolaka
Kabupaten Konawe
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Tabalong
Kota Subulusallam
Kabupaten Aceh Selatan
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Kapuas
Kota Palembang

Lebih lanjut, Fajar menuturkan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang putusan dismissal untuk 24 perkara gugatan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak 2018 lain pada esok hari Jumat (10/8).

“Besok (Jumat, 10/8/2018) 24, berarti dalam dua hari ini ada 58 perkara yang akan diputus,” kata Fajar. (Reza Jurnaliston)

Sumber: Kompas

Advertisement