Akhirnya, Ketua PN Merauke Jalani Pemeriksaan di Komisi Yudisial RI

Akhirnya, Ketua PN Merauke Jalani Pemeriksaan di Komisi Yudisial RI

Ketua tim pemeriksa korban di Merauke dari KY RI, Muslim Mamulai | LKF

Metro Merauke –  Rabu tanggal 1 Agustus 2018, menjadi hari yang mungkin tidak mengenakan bagi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Merauke, Orpa Marthina, SH.

Betapa tidak, Orpa Marthina harus menjalani pemeriksaan dihadapan salah seorang Komisioner Komisi Yudisial (KY) RI di Jakarta bersama tim pemeriksa lain, sehubungan dengan adanya dugaan pungutan liar senilai Rp 200 ribu dari para calon legislatif yang mengurus dua surat keterangan di PN setempat.

Ketua tim Pemeriksa  KY RI yang memeriksa korban di Merauke,  Muslim Mamulai  ketika dihubungi Metro Merauke melalui telpon selulernya ke Jakarta  Sabtu (4/8) mengakui Ketua PN Merauke, Orpa Marthina datang tepat waktu, setelah adanya surat dikirim KY kepada bersangkutan beberapa waktu lalu.

“Betul bahwa pada Rabu tanggal 1 Agustus, Orpa Marthina menjalani pemeriksaan di Kantor KY-Jakarta mulai pukul  08.30-11.00 waktu Jakarta,” katanya.

Saat pemeriksaan, katanya, hadir juga salah seorang Komisioner KY. Juga tim yang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi korban maupun staf pengadilan saat di Merauke.

Lebih lanjut Muslim menjelaskan, dari hasil pemeriksaan Orpa Marthina, akan dibawa ke pleno nanti. Lalu, dibahas bersama tujuh komisioner di KY. “Kalau tidak tujuh, bisa empat komisioner,” tuturnya.

Jika terbukti adanya pungli, lanjut dia,  diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang sampai berat. Untuk ringan, sankinya adalah Orpa Marthina non palu (tidak menyidangkan kasus) minimal empat bulan.

“Kalau sanksinya sedang, bersangkutan dipindahkan ke PN lain. Sedangkan sanksi beratnya, saya kira tidak,” ujarnya.

Menyangkut hasil pemeriksaan, Muslim mengaku, tidak ingin mendahului pleno. Lagi pula, bukan kewenangannya untuk berbicara. “Saya kira itu adalah rananya Komisioner KY yang menyampaikan,” katanya.

Ditambahkan, dengan telah dipanggilnya Orpa Marthina untuk diperiksa, maka masyarakat Merauke juga dapat mengetahui bahwa KY tidak main-main dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan, sehubungan dengan oknum hakim ‘nakal’ dalam mengambil kebijakan sendiri.  (LKF)

Advertisement