Pemprov Takut Investor, Berani Terhadap Masyarakat

Pemprov Takut Investor, Berani Terhadap Masyarakat

Ilustrasi tambang emas rakyat Papua (Liputan6.com / Katharina Janur)

Metro Merauke – Pernyataan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo yang menyatakan, memerintahkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan penambang ilegal di daerah, direspon Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobay.

Anggota DPR Papua 14 kursi pengangkatan itu mengatakan, sebelum menindak masyarakat, apakah penjabat gubernur Papua berani mencabut izin PT PMJ, salah satu perusahaan penambangan emas di Kabupaten Nabire, yang diduga melakukan pelanggaran izin. Perusahaan itu melakukan produksi, padahal izinya eksplorasi.

“Sesuai undang-undang yang berlaku, itu pidana. Jangan hanya berani menindas masyarakat, tapi investor dibiarkan. Kalau tidak berani mengganggu investor tidak usah, tindak rakyat,” kata Gobai, Kamis (26/07).

Menurutnya, bukan salah masyarakat ketika menambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena selama ini Dinas ESDM Papua belum pernah mensosialisasikan aturan penambangan kepada masyarakat.

Katanya, jika aktivits masyarakat disebut ilegal, berarti kegagalan pemerintah karena tidak memberikan pemahaman bagaimana penambangan yang benar dan diatur undang-undang (UU).

“Dalam pengamatan saya, Dinas ESDM hanya sibuk mengurus pemenang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Saya menduga ada permainan antara pengusaha dan oknum pejabat pemprov atau oknum di Polda,” ucapnya.

Ia mengatakan, dugaan itu muncul karena ada perusahaan penambangan yang sudah nyata melakukan pelanggaran pidana, namun dibiarkan. Sedangkan, masyarakat yang mencari sesuap nasi akan ditindak dengan membentuk satgas. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement