Isu Papua Merdeka di MK, Politisi Demokrat: Kami akan Tempuh Jalur Hukum

Isu Papua Merdeka di MK, Politisi Demokrat: Kami akan Tempuh Jalur Hukum

Emus Gwijangge (kanan) dan Dinar Kelnea

Metro Merauke – Isu Papua merdeka mewarnai sidang perdana sengketa pilgub Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (26/07).

Saleh, kuasa hukum pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JOSUA) menyebut Bupati Nduga, Yairus Gwijangge menjanjikan kemerdekaan Papua saat berkampanye untuk paslon gubernur Papua dan wakil gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe-Klemen Tinal (LUKMEN).

Keterangan kuasa hukum paslon JOSUA itu menuai protes dari politisi Partai Demokrat Papua, Emus Gwijangge yang juga legislator Papua dari daerah pemilihan Nduga, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Mamberamo Tengah.

“Itu pembohongan publik dan pencemaran nama baik. Kami akan menempuh jalur hukum,” kata Emus, Jumat (27/07) malam saat menghubungi Metro Merauke.

Menurut anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua itu, meski Yairus Gwijangge merupakan ketua tim pemenangan paslon LUKMEN di Nduga, namun tidak benar yang bersangkutan menjanjikan kemerdekaan Papua kepada masyarakatnya.

Emus yang merupakan anak asli Nduga dan kerabat Yairus Gwijangge itu meminta Saleh mempertanggungjawabkan pernyataannya kepada masyarakat Papua, khususnya bupati dan masyarakat Nduga.

“Namun saya meminta masyarakat Papua tetap tenang menyikapi hal ini. Kepada kuasa hukum JOSUA, silahkan mendampingi klien anda menempuh jalur hukum karena itu hak setiap warga negara, namun jangan menggunakan isu yang tak benar,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua II DPRD Nduga, Dinar Kelnea. Ia menyesalkan apa yang disampaikan kuasa hukum paslon JOSUA di hadapan majelis hakim MK, dalam sidang sengketa pilgub Papua.

“Kami tidak terima karena itu sudah pencemaran nama baik bupati Nduga. Ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Nduga, dan merupakan pembohongan publik,” ujar Dinard.

“Apakah ada bukti? Kami tidak main-main, kami akan laporkan masalah ini ke pihak berwajib agar diproses hukum.”

Bupati Nduga: Kalau Minta Makan, Jangan Buat Isu

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Bupati Nduga Yairus Gwijangge juga membantah tuduhan terhadapnya. Katanya, tuduhan itu berasal dari orang-orang yang ingin menjelekkan namanya.

Kata Yairus, tak benar ia menjanjikan kemerdekaan Papua jika paslon LUKMEN terpilih menjadi gubernur dan wakil Gubernur Papua. Pihak di Papua akan menjaga keutuhan NKRI. Pemerintahan di Papua merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, yang akan menjaga keutuhan NKRI.

“Itu orang minta makan. Kalau minta makan ya minta makan. Jangan buat isu. Nama jelek nanti. Kalau menjelekkan, maka kami seret ke jalur hukum,” kata Yairus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/07).

Dalam sidang pendahuluan sengketa pilkada di MK, Kamis (26/07), kuasa hukum paslon JOSUA, Saleh di hadapan majelis hakim mengatakan, Bupati Nduga Yairus Gwijangge bersikap tidak netral lantaran.

Kata Saleh, yang bersangkutan mengajak masyakaratnya memilih paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal pada Pilkada 2018 lalu, juga menjanjikan kemerdekaan Papua saat berkampanye untuk paslon LUKMEN.

“Terdapat pidato Bupati Nduga yang mengarahkan masyarakat agar memilih nomor urut 1 dengan percakapan dalam bahasa setempat,” kata Saleh.

Menurut Saleh, jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, Yirus yang saat itu menggunakan bahasa daerah mengatakan, kemerdekaan Papua ada di tangan Lukas Enembe.

“Saya mau kasih tahu kamu bahwa untuk Papua Merdeka itu sekarang ada di tangan Lukas Enembe. Jadi, kamu kasih suara ke Lukas Enembe, nanti dia kasih kamu kemerdekaan Papua,” ujar Saleh menirukan perkataan Yairus dalam Bahasa Indonesia.

Namun ia tidak merinci kapan Bupati Nduga menyampaikan itu di hadapan masyarakatnya, juga tak menjelaskan berapa kali Bupati Nduga mengajak masyarakat dengan janji serupa. (Arjuna/CNNIndonesia.com/Redaksi)

Advertisement