Benang Kusut Penerimaan Calon Praja IPDN

Benang Kusut Penerimaan Calon Praja IPDN

Calon praja IPDN saat mengikuti tes kesehatan di RS Marthen Indey, 4 Juli 2018

“Jangan jadikan IPDN ini seakan orang Papua punya. Bawa keluar saja. Jangan bikin kami emosi dan membuat permusuhan di antara kami.”

Begitu kalimat yang diucapkan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib diakhir wawancaranya dengan wartawan usai memimpin pansus afirmasi MRP bertemu Komisi I DPR Papua bidang pemerintah, politik, hukum, HAM dan Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize dalam pertemuan di salah satu ruang rapat parlemen Papua, Selasa sore, 24 Juli 2018.

Sengkarut penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Papua tak pernah berakhir. Dari waktu ke waktu, selalu diwarnai kritikan. Tidak hanya datang dari masyarakat khusus asli Papua, juga para pemangku kepentingan di Papua.

Penerimaan calon praja IPDN tahun ini mengalami hal yang sama. Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua, menyoroti minimnya anak asli Papua yang lolos tes kesehatan.

Bukan tanpa sebab, hasil tes kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit (RS) Marthen Indey, Kota Jayapura yang menyebabkan beberapa anak Papua tak lolos karena dianggap menderita penyakit tertentu, berbeda dengan hasil tes yang dilakukan di dua RS lain di Kota Jayapura.

Kata Timotius Murib, beberapa calon praja IPDN yang tak lolos menemui pihaknya. MRP kemudian berinisiatif membawa tiga calon praja yang tak lolos tes kesehatan di RS Dian Harapan dan RSUD Jayapura.

Hasil tes yang dilakukan dokter independen di dua rumah sakit itu berbeda dengan hasil tes yang dikeluarkan RS Mathen Indey. Penyakit yang disebut diderita calon praja IPDN seperti hasil tes di RS Marthen Indey, tak ditemukan oleh dokter di RS Dian Harapan dan RSUD Jayapura.

“Apakah ada permainan atau tidak, realita yang diikuti pansus afirmasi MRP seperti itu. Tiga orang yang dinyatakan tak lolos tes kesehatan itu menjadi sampel kami. Ini dasar MRP untuk menindaklanjuti,” kata Timotius Murib.

Pihaknya bersyukur DPR Papua mengundang MRP membicarakan hal itu, karena sejak awal lembaga kultur tersebut merekomendasikan 290 orang anak asli Papua dari 28 kabupaten dan satu kota untuk mengikuti tes calon praja IPDN 2018. Namun hanya 23 anak asli Papua yang lolos tes kesehatan.

Kata Murib, pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pihak kementerian menurutnya, menyatakan Papua mendapat jatah 300 orang dari 2.000 praja IPDN yang akan direkrut tahun ini.

“Ini mengecewakan kami MRP. Kami khawatir jangan sampai anak-anak kami gugur dalam tes yang dilakukan panitia calon praja IPDN karena faktor tertentu,” ucapnya.

MRP lanjut dia, telah meminta pihak IPDN menunda pengumuman hasil tes kesehatan hingga masalah ini diselesaikan, karena Papua tidak mendapat kuota seusai yang dijanjikan pemerintah pusat. Hal itu dinilai merugikan orang asli Papua.

“Harus ada pembicaraan lebih lanjut. Kesimpulannya harus tes ulang,” kata Timotius Murib.

Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan hal yang sama. Menurutnya, mestinya ketika anak asli Papua yang mengikuti tes tak lolos, panitia mencari anak asli Papua lain mengisi kuota yang telah disiapkan. Bukan mengisi kuota itu dengan orang non-Papua.

“Dengan begitu, porsi orang asli Papua tidak hilang. Misalnya kuota asli Papua 10, saat tes hanya tiga yang lolos. Jika kuota tujuh yang tersisa itu diisi orang lain, berarti kuota Papua hanya tiga. Itu mengebiri hak orang asli Papua. Tidak boleh,” kata Edo Kaize.

DPR Papua lanjutnya, tak akan tinggal diam. Pihaknya akan membawa masalah ini hingga ke Kemenpan dan Kementerian Dalam Negeri. DPR Papua, MRP dan pihak terkait lainnya dijadwalkan akan kembali melakukan pertemuan membahas masalah itu.

“Kami akan menegaskan sikap kami sebagai DPR Papua dan MRP untuk diteruskan ke Jakarta. Ini masalah yang Jakarta harus tahu. Keberpihakan kepada orang Papua di atas tanah ini harus ada,” ucapnya.

“Tanggung jawab NKRI membina orang di atas tanah ini, karena mereka juga warga negara. Makanya kami berjuang agar diakui tidak hanya di bibir tapi dalam tindakan.”

Direktur Profesi Kepamongprajaan IPDN, Margaretha Rumbekwan yang memantau pelaksanaan tes kesehatan calon praja IPDN di RS Marthen Indey, 4 Juli 2018 lalu mengatakan, tes itu merupakan lanjutan dari tes online yang diikuti ratusan calon praja di seluruh Papua beberapa waktu lalu.

Menurut mantan Direktur IPDN wilayah Papua itu, calon praja yang lolos tes kesehatan, akan mengikuti tes psikologi, 27-28 Juli 2018 mendatang di Diklat Kota Jayapura.

Selain kata dia, calon praja IPDN ini bukan direkrut oleh pihak IPDN atau Kemendagri. Mereka merupakan rekrutan Kemenpan. Kemenpan hanya mempercayakan Departemen Dalam Negeri untuk mendidik mereka yang lolos nantinya di IPDN.

“IPDN dan Kemendagri tidak menyiapkan kuota untuk penerimaan ini. Calon praja dari seluruh Indonesia yang lolos tes nantinya semua akan dididik di IPDN di Jatinangor.”

Sementara perwakilan Pusat Kesehatan TNI, Kolonel Joni Suheda mengatakan, yang menentukan lulus tidaknya calon praja IPDN adalah pihak di Jakarta. Pihaknya hanya laporkan pelaksanaan tes di daerah. (*)

*Artikel ini telah dimuat di Koran Jubi edisi, 25-26 Juli 2018 dengan judul “Benang kusut calon Praja IPDN”*

Penulis: Arjuna Pademme 

Advertisement