Berebut Emas Papua, bagaimana nasib orang Papua?

Berebut Emas Papua, bagaimana nasib orang Papua?

Limbah tailing yang bersumber dari operasi pertambangan Freeport di Timika yang dibuang ke sungai Otomina dan Aikwa - Dok Beritalingkungan.com

Metro Merauke – Pemerintah Indonesia mengambil alih saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 51 persen. Hal ini ditandai dengan penandatanganan beberapa pokok kesepakatan divestasi saham PTFI antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum dan Freeport-McMoran Inc. (FCX), Kamis, 12 Juli 2018.

Namun Mathea Mamoyao, salah satu tokoh perempuan suku Kamoro, suku yang terkena dampak langsung limbah penambangan PTFI di Kabupaten Mimika, Papua mengatakan, Jakarta dan Amerika hanya sibuk berebut emas yang diambil dari perut Bumi Amungsa (nama lain Kabupaten Mimika). Namun seakan tak memikirkan keberlangsungan hidup suku yang ada di wilayah itu.

Dana satu persen yang diberikan PTFI kepada suku di sekitar area tambang, tidak menjamin generasi mereka di masa mendatang dapat terus bertahan hidup di tanahnya.

“Semua pihak hanya bicara uang dan emas. Tidak berpikir dampak lingkungan yang disebabkan penambangan. Bagaimana pascatambang. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan kerusakan lingkungan kini. Bagaimana solusinya,” kata Mathea Mamoyao kepada Jubi, Kamis, 19 Juli 2018.

Sejak Freeport mulai mengeruk emas dan tembaga di Kabupaten Mimika, menurutnya itulah awal penderitaan suku yang ada di sekitar area penambangan, terutama suku Kamoro yang terkena dampak tailing (limbah) Freeport.

Sungai di wilayah suku Kamoro yang sejak dulu menghidupi masyarakat dengan kekayaan di dalamnya, telah tercemar. Hutan sagu, mulai hilang akibat dampak dari penambangan.

“Kondisi yang terjadi kini mengancam keberlangsungan hidup generasi suku kami pada masa mendatang.”

Muara sungai Aijkwa di wilayah timur Mimika, kini telah mengalami pendangkalan, disebabkan sedimentasi pasir tambang yang dialirkan melalui sungai. Padahal sungai itu merupakan akses transportasi masyarakat dari Distrik Jita, Agimuga, Manasari dan Alama saat akan ke Kota Timika atau sebaliknya.

Kata Mathea Mamoyao, wajar jika masyarakat empat distrik itu mendesak Freeport mengeruk muara sungai yang kini mengalami pendangkalan, karena sulit dilalui speed boat, dan selama ini hal itu belum pernah dilakukan.

Padahal lanjutnya, mestinya limbah (tailing) tidak sampai masuk ke wilayah permukiman warga. Namun kenyataannya, limbah Freeport kini telah merusak sumber kehidupan suku Kamoro.

“Pembangunan jalan di lokasi tambang ini juga rawan terjadi bencana alam semisal tanah longsor,” ucapnya.

Salah satu tokoh perempuan suku Kamoro, Mathea Mamoyao

Selain keberlangsungan generasi suku di area Freeport yang terkena dampak aktivitas penambangan, Sekretaris komisi bidang politik, hukum dan HAM DPR Papua itu juga khawatir, divestasi saham yang dilakukan pemerintah Indonesia akan memunculkan isu lain saat masyarakat pemilik ulayat khususnya, dan orang asli Papua umumnya menyuarakan hak mereka.

Selama ini saat pemilik ulayat menuntut haknya, desakan itu disampaikan kepada pemilik saham mayoritas yang ada di Amerika. Namun ke depan, aspirasi seperti itu harus dibicarakan dengan pemerintah Indonesia, selaku pemilik saham mayoritas. Padahal, selama ini pemerintah Indonesia selalu menilai setiap aspirasi orang asli Papua adalah keinginan memisahkan diri (merdeka).

Ia khawatir, kondisi kini akan membenturkan orang asli Papua, terutama pemilik ulayat dengan pemerintah Indonesia, saat mereka akan menyuarakan hak mereka dengan keberadaan PTFI.

“Saya khwatir akan digiring ke isu politik. Isu Papua merdeka. Tidak lagi dianggap murni menuntut keadialn dengan keberadaan Freeport,” ujarnya.

Hal yang tak jauh berbeda dikatakan Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai. Menurutnya, berbagai masalah yang rumit telah muncul seiring kehadiran PT Freeport.

“Pihak terkait lupa kalau ada masyarakat yang lebih dulu mendiami wilayah itu. Masyarakat pemilik hak ulayat, dan orang asli Papua lainnya,” kata Gobai.

Perebutan emas yang ditambang Freeport menurutnya, juga telah menyebabkan kerusakan ekosistem di laut dan darat, serta hajat hidup masyarakat lokal. Ikan, air dan tanaman tercemar.

“Bukan itu saja, jauh lebih penting itu, lupa kalau yang penting adalah menjadikan orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Orang Papua hanya jadi objek,” ujarnya.

Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru yang mendampingi 8.000 karyawan Freeport yang di PHK, Haris Azhar mengatakan, divestasi PT Freeport Indonesia harusnya tidak hanya berbicara sejumlah uang, karena ada masalah yang sangat penting yaitu kemanusiaan dan lingkungan.

“Tidak semata-mata mencari uang tapi menyelamatkan manusia dan lingkungan. Harus menghargai hak masyarakat adat, hak wilayah orang Papua,” kata Haris Azhar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno mengatakan, PT Inalum nantinya akan mengambil alih interest dari Rio Tinto dan 100 persen dari Indocopper, sehingga kepemilikan Inalum ditambah dengan kepemilikan negara yang sebelumnya sudah dimiliki menjadi 51,38 persen. “Nah, total nilainya dengan ambil alih interestnya PT Rio Tinto dan Indocopper itu US$ 3,85 miliar,” kata Rini Soemarno. (*)

Artikel ini telah dipublikasikan di Koran Jubi edisi 20-21 Juli 2018 dengan judul “Berebut emas di Gresberg, bagaimana nasib orang Papua?”

Penulis: Arjuna Pademme

 

 

 

Advertisement