Enam Jam Diperiksa Komisi Yudisial, Staf PN Merauke Dicecar 20 Pertanyaan

Enam Jam Diperiksa Komisi Yudisial, Staf PN Merauke Dicecar 20 Pertanyaan

Empat tim KY RI yang akan pulang ke Jakarta setelah melakukan pemeriksaan terhadap  sejumlah saksi terkait dugaan pungli di Pengadilan Negeri Merauke | LKF

Metro Merauke – Tim pemeriksa dari Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) yang berjumlah empat orang, melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap empat staf di Pengadilan Negeri (PN) Merauke Senin (16/7).

Pemeriksaan tersebut sehubungan dengan dugaan pungutan liar (pungli) uang senilai Rp 200 ribu dari para calon legislatif ketika mengurus surat keterangan di PN setempat.

Ketua Tim Pemeriksa  KY RI, Dr. Muslim Mamulai, SH, MH saat ditemui Metro Merauke Selasa (17/7) membenarkan ia bersama tiga rekan lain mendatangi PN Merauke melakukan pemeriksaan empat staf PN pada Senin 16 Juli 2018 mulai pukul 10.00 Wit-15.00 Wit.

Ketua Tim Pemeriksa KY RI – Dr. Muslim Mamulai, SH, MH | LKF

“Sebelum pemeriksaan, kami bertemu dengan Ketua PN Merauke, Orpa Martha, SH sekaligus menyampaikan tujuan kedatangan. Lalu dilanjutkan pemeriksaan disalah satu ruangan,” katanya.

Dikatakan, kedatangan tim, bukan mencari-cari kesalahan. Tetapi ingin menjaga keluhuran martabat serta kehormatan dan perilaku hakim. Jadi, ketika ada pemberitaan menyangkut perilaku hakim, KY akan segera bertindak.

Mamulai mengaku, sebanyak empat orang staf PN Merauke diperiksa. Tiga diantaranya laki-laki dan seorang perempuan. Hanya tak bisa disebutkan identitasnya. Begitu juga materi maupun substansi pemeriksaan, tak bisa disebutkan karena bersifat rahasia.

“Kami  tak bisa mengambil kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan empat saksi itu,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan dimaksud, demikian Mamulai, akan dirapatkan dan dilaporkan kepada Komisioner KY melalui sidang panel.

Ditanya apakah Ketua PN Merauke akan dipanggil sekaligus diperiksa, Mamulai mengaku, ada dua kemungkinan. Jika dari hasil pemeriksaan untuk dipanggil, tentunya akan dilakukan. Sebaliknya kalau hasil pemeriksaan bahwa tak patut dipanggil,  sudah pasti tidak dilakukan.

Lebih lanjut  dijelaskan, materi pertanyaan terhadap keempat saksi adalah menyangkut pemberitaan tentang biaya yang dikeluarkan caleg terhadap pengurusan dua surat keterangan yakni tak pernah dihukum atau diancam pidana. Juga surat keterangan tidak pernah dicabut hak politiknya.

“Ada juga bukti tertulis kami kumpulkan sehubungan dengan pemberitaan,” katanya.

Dia kembali menegaskan, tim pemeriksa tak bisa mengambil keputusan.

“Kami hanya melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan disertai bukti pendukung lain saat rapat panel bersama komisioner nanti,” ungkapnya.

Ditambahkan, saksi dari PN sudah mencukupi. Tetapi masih diberikan ruang kepada korban lain yang mungkin melaporkan lagi kepada KY terkait permasalahan tersebut. “Ya, kalau ada tambahan laporan lagi, sudah pasti  ditindaklanjuti,” tegasnya.

“Memang jumlah yang telah diperiksa sebanyak sebelas orang. Empat dari PN dan tujuh lain adalah saksi korban. Tentunya nama mereka juga tak bisa dipublikasikan,” katanya. (LKF)

Advertisement