Papua Diperlakukan Berbeda Dalam Penegakan Hukum

Papua Diperlakukan Berbeda Dalam Penegakan Hukum

Anggota Komisi bidang politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa

Metro Merauke – Anggota Komisi bidang politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, dibanding wilayah lain di Indonesia, Papua diperlakukan berbeda dalam hal penegakan hukum.

Hal itu dikatakan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut terkait operasi penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua terhadap kelompok bersenjata di wilayah Alguru, Kabupaten Nduga, Papua beberapa hari lalu.

Ia mengatakan, di wilayah lain saat aparat keamanan melakukan penegakan hukum misalnya terhadap kelompok teroris, masyarakat di sekitar lokasi diungsikan terlebih, dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Namun di Papua hal itu tak dilakukan.

“Misalnya dalam penegakan hukum di Kabupaten Nduga, hal yang sama mestinya dilakukan,” kata Laurenzus Kadepa, Jumat (13/07).

Ia khawatir, cara penegakan hukum seperti itu akan menambah panjang trauma warga sipil di Kabupaten Nduga, karena kehadiran aparat keamanan secara besar-besaran dalam operasi Mapenduma, awal Januari 1996 lalu masih membekas diingatan masyarakat Nduga hingga kini.

Ia meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih menarik pasukannya dari wilayah itu, dan membuka akses kepada media independen untuk meliput ke Nduga guna mempublikasikan kondisi yang sebenarnya terjadi di kabupaten itu.

“Dengan begitu masyarakat di daerah lainnya mengetahui keadaan yang sebenarnya. Saya juga minta Pemprov Papua tidak hanya sibuk mengurus pilkada. Tapi duduk bersama dengan berbagai pihak dan mencari solusi masalah ini,” ujarnya.

Pihak Mabes Polri seperti dikutip dari tempo.co mengakui menggunakan helikopter dalam mengamankan wilayah Kabupaten Nduga, dari serangan kelompok bersenjata.

“Benar, kami menggunakan helikopter,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi tempo.co, Jumat (13/07).

Menurut Iqbal, keberadaan helikopter dibutuhkan untuk kondisi medan yang berupa pegunungan, karena tanpa helikopter polisi sulit menjangkau kawasan itu.

Kata Iqbal, polisi memang melakukan operasi penegakan hukum bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga. Petugas lanjut dia, dilengkapi persenjataan cukup.

“Kami pakai senjata karena kami berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata,” ucapnya.

Menurutnya, operasi penegakan hukum digelar untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata, sebab kelompok ini kembali melakukan penyerangan tidak hanya terhadap polisi, tapi juga warga setempat. (Arjuna P/tempo.co/Redaksi)

Advertisement