Isu Pungli Merebak di SMP N 1 Merauke, Hendrik Mahuze: Itu Tidak Benar

Isu Pungli Merebak di SMP N 1 Merauke, Hendrik Mahuze: Itu Tidak Benar

Wartawan sedang mewawancarai Ketua Komite SMPN 1 Merauke, Hendrikus Mahuze | LKF

Metro Merauke – Munculnya isu pungutan liar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Merauke setelah beredar surat dari komite sekolah dengan nomor 11.KMT/SMPN 1.MRK/II/2018 perihal pemberitahuan iuran dana partisipatif komite.

Surat tersebut sehubungan dengan pungutan dana oleh komite sekolah di SMPN I Merauke kepada orangtua dalam upaya membantu kekurangan pembiayaan beberapa kegiatan mendesak di luar dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Surat yang diterima Metro Merauke Rabu (11/7) itu mengurai beberapa pembiayaan mulai dari gaji guru tak tetap 15 persen dari dana BOS senilai Rp 73.800.000/tahun. Berikutnya, tunggakan tunjangan  guru tahun 2017  Rp 12.900.000  yang terdiri dari kepala sekolah  6 bulan sebesar Rp 6 juta. Wakil kepala sekolah Rp 6 juta. Kepala urusan tata
usaha selama tiga bulan Rp 900.000.

Dalam surat itu ditulis juga, pembiayaan tunjangan guru  tahun 2018 sebesar Rp 170.400.000/tahun.  Perinciannya, kepala sekolah 1 orang x 1 juta x12 bulan = 12 juta.  wakil kepala sekolah 4 orang x 500.000×12 =  Rp 6 juta.

Selanjutnya wali kelas  30 orang x250.000×12 = Rp 90 juta. kepala laboratorium 1 orang x500.000×12 bulan = Rp 6 juta.  Kepala Tata Usaha 1 orang x300.000×12 = Rp 3.600.000, bendahara komite  1 orang x 300.000 x 12  = Rp 3.600.000,  cleaning service 2 orang x 1.200.000×12 =28.800.000.

Berikutnya , operasional komite  Rp 8.100.000/tahun,  operasi paguyuban untuk kegiatan  di  kelas sebanyak 30 kelasx Rp 575.000 x 12 bulan = 207.000.000.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu menegaskan, dalam dialog bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Felix Liem Gebze beberapa waktu lalu, telah ditegaskan bahwa tak boleh ada pungutan dari orangtua.

Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu sedang beri keterangan pers | LKF

“Ya, kalau komite telah memungut dana dari orangtua, sebaiknya dikembalikan. Karena sudah ada pernyataan resmi dari dinas,” pintanya.

Sementara Ketua Komite SMPN 1 Merauke, Hendrikus Mahuze menegaskan, tidak benar jika ada dana disiapkan untuk pembayaran tunjangan kepala sekolah, wakil maupun wali kelas dan lain-lain.

“Kalau surat tersebut adalah awal mula komite menyampaikan informasi kepada orangtua. Itupun setelah adanya usulan dari sekolah jika penggunaan dana BOS, tak bisa mengcover guru-guru di luar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkapnya.

Pembayaran honor, menurutnya, hanya berkisar 15 persen. “Lalu sisanya dari mana. Sehingga menjadi tanggungjawab komite mencari jalan keluar.

Apalagi kita tahu bersama bahwa di SMPN I Merauke, masih banyak kekurangan tenaga guru. Dari situlah komite membicarakan dengan orangtua melalui pertemuan ,” katanya.

Hendrik juga membantah jika yang diberikan kepada guru adalah bukan tunjangan, tetapi insentif bagi yang mengajar lebih dari 24 jam. “Ya, wali kelas serta wakil kepala sekolah kita berikan penghargaan dengan insentif tersebut,” katanya.

Lalu, menurutnya, insentif diberikan juga tak salah, sepanjang ada kesepakatan bersama orangtua. Juga wakil kepsek maupun wali kelas, karena selama ini tak ada tunjangan. Jadi, ini a adalah suatu bentuk penghargaan.

Ditambahkan, pembayaran insentif hanya sekitar 15 persen.  Sedangkan sisa dana yang dikumpulkan  dimanfaatkan untuk rehab ruangan kelas, penambahan pagar di depan sekolah, pengerjaan tempat parkir sekaligus gapura.

“Pembayaran juga tidak rutin tiap bulan, tetapi disepakati tiga bulan sekali,” katanya.

Ditanya  besarnya pungutan dari orangtua, Hendrik mengaku 50.000 tiap bulan. Namun tidak menjadi kewajiban. Jika ortu tak mampu, dikurangi.

Bahkan bagi orang Papua yang tak mampu, dibebaskan asalkan membawa surat keterangan dari kelurahan.  (LKF)

Advertisement