Mahkamah Agung Diminta Turunkan Tim Periksa Ketua PN Merauke

Mahkamah Agung Diminta Turunkan Tim Periksa Ketua PN Merauke

Sejumlah caleg saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Merauke | LKF

Metro Merauke – Mahkamah Agung diminta menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Merauke, Orpa Marthina, SH, setelah adanya kebijakan melakukan pungutan liar (pungli)  senilai Rp 200 ribu terhadap para calon legislatif (caleg) yang mengurus surat keterangan.

Permintaan itu disampaikan Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo, MSC kepada Metro Merauke Senin (9/7). “Saya kira harus ada langkah tegas diambil MA, karena atas kebijakan Orpa Marthina, wibawa PN Merauke tercoreng,” pintanya.

Dikatakan, pengadilan adalah lembaga hukum yang menangani dan menyidangkan berbagai perkara. Tetapi, belakangan ini terus menjadi perhatian publik, akibat pungli yang dilakukan. “Meskipun pihak PN Merauke berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipungut, namun harus tetap diusut sampai tuntas,” katanya.

Janji pengembalian uang tersebut, lanjut Pastor Anselmus, setelah rekan-rekan wartawan mempublikasikan persoalan dimaksud. “Kalau tidak diberitakan media, sudah pasti pungutan akan terus berlanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu mengatakan, jika tak ada dasar hukum dilakukan pungutan, harusnya kepolisian maupun kejaksaan ‘menjemput bola.’

“Bagi saya, kalau tak ada dasar hukum kuat, maka apa yang dilakukan Ketua PN Merauke adalah bentuk pungutan liar dan harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Bagi Moses, ia tak mempersoalkan pungutan yang diambil staf di pengadilan. Tetapi harus jelas dengan acuan sebagai dasar hukum.

Sehingga tak menimbulkan polemik berkepanjangan. “Saya juga sudah mengurus dua surat keterangan di PN Merauke beberapa waktu lalu dan menyetor uang senilai Rp 200 ribu kepada staf disana,” ungkapnya.

Disinggung kalau pengadilan akan mengembalikan uang yang diambil, Moses mengaku, itu langkah paling tepat. Maksudnya agar tidak terus menerus dipublikasikan melalui media. (*)

Advertisement