KPU Papua Harus Mengembalikan Citra Pilkada di Papua

KPU Papua Harus Mengembalikan Citra Pilkada di Papua

Ilustrasi aparat kepolisian berjaga di depan pintu masuk kantor KPU Papua saat pencabutan nomor urut paslon cagub-cawagub Papua beberapa bulan lalu

Metro Merauke – Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Papua periode 2018-2023, Hans Kawai berharap, tujuh komisioner KPU Papua periode lima tahun mendatang yang dilantik KPU RI, Kamis (5/07) lalu, dapat mengembalikan citra penyelenggaraan pilkada di Papua yang selama ini dianggap terburuk se-Indonesia.

“Sejak awal, timsel sudah diingatkan bawah penyelenggaraan pilkada di Papua terburuk se-Indonesia. KPU Papua kini memiliki tanggung jawab mengembalikkan citra itu,” kata Hans Kaiwai kepada Metro Merauke belum lama ini.

Menurut akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura ini, komisioner KPU Papua kini harus mampu menunjukkan independensinya, agar anggapan publik akan buruknya kinerja penyelenggara di Papua dapat dibalikkan.

Apalagi selama ini dalam pelaksanaan pilkada beberapa kabupaten di Papua tak jarang diwarnai pemungutan suara ulang (PSU), sengketa dan lainnya.

“Bekerja secara indepeden. Tidak bekerja di bawah tekanan. Dalam bekerja, mereka harus membuktikan kalau mereka bukan orang-orang titipan pihak tertentu.”

Katanya, salah satu yang harus segera dirampungkan adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara pilgub Papua dan pilkada tujuh kabupaten, 27 Juni 2018 lalu, persiapan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dalam pemilu 2019 mendatang.

Tugas lainnya, menata daftar pemilih tetap (DPT) agar lebih baik lagi. KPU Papua lanjut Kaiwai, juga memiliki pekerjaan rumah meningkatkan partisipasi pemilih yang dianggap rendah saat pelaksanaan pilgub Papua lalu, ketika pileg dan pilpres mendatang.

KPU Papua perlu meningkatkan sosialisasi, mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Selan itu, komisioner KPU Papua yang baru diharapkan dapat segera memahami dan beradaptasi dengan aturan yang ada. Tidak hanya berharap pada pembekalan dari KPU RI.

“Kalau seandainya ada pembekalan dari KPU RI, itu bagian yang substansial. Tapi mereka harus cepat belajar sendiri, memahami undang-undang, dan langsung bekerja,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement