Dua Tugas Berat Menanti Komisioner KPU Papua

Dua Tugas Berat Menanti Komisioner KPU Papua

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey

Metro Merauke – Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan, dua tugas berat menanti tujuh orang komisioner KPU Papua periode 2018-2023, yang dilantik KPU RI di Jakarta, 5 Juli 2018 lalu.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada Metro Merauke, Kamis (5/07) mengatakan, dua tugas itu yakni menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) dan menata sistem noken, terutama pada kabupaten di wilayah pegunungan.

Menurutnya, hingga kini DPT sering dipermasalahkan. Untuk itu, perlu diperbaharui sebelum pemilu 2019. Sedangkan sistem noken, penerapannya selama ini dinilai masih amburadul, terkesan memasung hak politik dan cenderung diskriminasi.

“Misalnya di wilayah gunung, cenderung tak ada sisa surat suara. Kan aneh. Ini dua tantangan KPU ke depan yang harus segera diselesaikan,” kata Frits Ramandey.

Ia mengatakan, dari tujuh komisioner KPU Papua periode lima tahun ke depan, hanya seorang yang merupakan wajah lama, meski ada di antara enam orang lainnya pernah menjabat komisioner KPU di kabupaten.

Untuk itu kata Ramadey, komisoner KPU yang baru harus dapat bekerja secara tim, berpedoman pada undang-undang dan keputusan KPU, berintegritas, bebas dari kepentingan kelompok, partai politik, suku dan lainnya, agar tak menimbulkan konflik di masyarakat.

Kepentingan komisoner KPU lanjut dia, hanya bagaimana melaksanakan fungsi lembaga berdasarkan tupoksi mereka. Selain itu, proses penyaluran hak suara setiap orang adalah HAM yang hakiki.

“KPU bertugas menfasilitasi terpenuhinya hak politik setiap warga negara,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement