Lapter Tak Tuntas, Natan Pahabol: Kemana Anggaran Rp 9, 56 Miliar

Lapter Tak Tuntas, Natan Pahabol: Kemana Anggaran Rp 9, 56 Miliar

Legislator Papua dari daerah pemilihan Yahukimo, Natan Pahabol

Metro Merauke – Legislator Papua dari daerah pemilihan Yahukimo, Natan Pahabol mempertanyakan anggaran senilai Rp 9,56 miliar dari APBD Papua 2017 untuk pembangunan lapangan terbang (lapter) Distrik Panggema, Yahukimo.

“Pembangunan lapter Panggema dengan anggaran Rp 9,56 M dipertayakan. Kalau tidak diselesaikan, kami minta penegak hukum mengusutnya,” kata Natan Pahabol, Jumat (6/07).

Ia mengatakan, lapter tersebut dibangun Badan Pekabaran Injil Eropa melalui GKI di Tanah Papua dibawah pimpinan Pdt Adam Roth, sekira 1972-1973.

Selama ini lapter tersebut digunakan masyarakat Panggema, khususnya jemaat GKI Klasis Yalimo dan Anggruk sebagai akses keluar-masuk ke wilayah itu menggunakan pesawat berbadan kecil.

Pada 2016 menurutnya, Pemprov Papua merencanakan renovasi lapter Panggema dengan anggaran senilai Rp 11,95 miliar, dan direalisasikan anggaran senilai Rp 9,56 miliar pada 2017.

Kontraktor yang mengerjakannya lanjut dia, mulai membongkar lapter, melakukan penimbunan. Namun tidak diselesaikan hingga kini. Akibatnya, saat curah hujan tinggi, struktur tanah masih lembek tergenang air.

“Hingga kini lapter itu belum selesai dan tidak bisa lagi difungsikan sejak tahun ini. Misionaris membangun lapter itu dengan iman, bukan dengan uang,” ujarnya.

Katanya, lantaran lapter tersebut tidak difungsikan lagi karena belum rampung, kini kitika masyarakat ingin keluar dan masuk ke Distrik Panggama harus berjalan kaki selama sehari ke distrik terdekat untuk menunggu pesawat.

Padahal kata Natan, masyarakat sangat membutuhkan akses pesawat ke wilayah itu, terutama saat ada di antara warga yang sakit dan lainnya.

“Kami mempertanyakan ke Dinas PU Papua, siapa kontraktor yang mengerjakan lapter itu. Kami harap Dinas PU segara mencari tahu kontraktornya dan minta agar segera menyelesaikannya.”

Ia juga berharap, Sinode GKI di Tanah Papua koordinasi dengan pemerintah agar lapter yang merupakan aset GKI tersebut segera dirampungkan dan kembali difungsikan.

“Tapi kalau tidak ada jalan lagi, cara satu-satunya masyarakat harus mengerjakannya dengan sukarela. Kalau sampai kontraktor tidak jelas, kami minta penegak hukum segera mengusutnya,” ucapnya.

Kata Natan, ini bukan keinginannya, namun desakan dari masyarakat dan jemaat di Distrik Panggema. Selain itu, ia berharap LSM terkait melihat hal itu. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement