Pungutan Rp 200 Ribu, Rizky Yanuar: Itu Kebijakan Ketua PN Merauke

Pungutan Rp 200 Ribu, Rizky Yanuar: Itu Kebijakan Ketua PN Merauke

Humas PN Merauke, Rizky Yanuar berikan keterangan pers kepada wartawan | LKF

Metro Merauke – Humas Pengadilan Negeri (PN) Merauke, Rizky Yanuar angkat bicara sehubungan dengan uang senilai Rp 200 ribu yang dipungut dari para calon legislatif (caleg) ketika mendapatkan surat keterangan.

“Itu atas kebijakan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Merauke, orpah Marthina,” ungkap Rizky kepada sejumlah wartawan Kamis (5/7).

Namun demikian, menurutnya, kebijakan diambil sebelum adanya petunjuk dari Pengadilan Tinggi (PT) sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2018 yang menegaskan, tak boleh ada pungutan berkaitan dengan urusan mendapatkan surat keterangan.

“Surat itu, kami baru terima melalui email dari PT Jayapura tanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian, akan berlaku mulai hari ini. Dimana, semua caleg yang mengurus surat keterangan, tidak dibebankan biaya sepersenpun,” ungkapnya.

Disinggung bagaimana  caleg yang telah menyetorkan dana, Rizky mengatakan, akan melakukan komunikasi bersama staf bersangkutan terlebih dahulu. Alasannya karena  bagian lain yang mengatur.

“Jadi, saya belum bisa memberikan jawaban apakah uang yang disetorkan dikembalikan atau tidak. Nanti ada jawaban menyusul setelah dilakukan komunikasi,” katanya.

Didesak lagi apakah itu bentuk pungli, Rizky membantahnya bahkan berdalih yang dilakukan,  berkaitan dengan organisasi.

Menyangkut besarnya nilai uang yang dipungut, lagi-lagi Rizky enggan berkomentar. “Nanti saya konsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan,” ujarnya. (LKF)

Advertisement