Caleg Kaget, PN Merauke Patok Bayar Surat Keterangan Rp 200 Ribu

Caleg Kaget, PN Merauke Patok Bayar Surat Keterangan Rp 200 Ribu

Caleg sedang mengurus persyaratan di PN Merauke | LKF

Merauke – Pengadilan Negeri (PN) Merauke yang ‘dinahkodai’ Orpa Marthina, SH kini menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk para calon legislatif.

Betapa tidak, untuk mengurus dua surat keterangan dari PN setempat, para caleg harus ‘merogoh’  dompet membayar hingga Rp 200.000.

Kedua surat tersebut yakni tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih (UU Nomor 10 Tahun 2018 pasal 50 ayat 1 hurug G).

Selain itu, surat tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 58 huruf G).

Salah seorang Caleg DPRD Merauke dari Partai Hanura, Bambang Suji kepada sejumlah wartawan Kamis (5/7) mengatakan, dirinya kaget begitu mengetahui dari beberapa teman caleg jika harus menyetor uang Rp 200.000 ke PN.

“Memang saya baru mengurus dua surat keterangan tadi pagi dan belum menerimanya. Tidak tahu apakah tetap membayar administrasi seperti itu atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Hendrik Endeboy yang mengurus isterinya mengikuti caleg mengaku telah membayar uang Rp 200 ribu kepada salah seorang staf di pengadilan.

“Ada dua surat keterangan saya dapatkan dan betul memberikan uang Rp 200 ribu kepada petugas.  Katanya setiap surat dikenakan Rp 100 ribu,” ujarnya.

Namun demikian, jelas Hendrik, setelah uang diterima, ia meminta bukti tanda terima dari petugas.  “Ya, ada tandatangan staf PN Merauke yang telah menerima uang dimaksud,” katanya.

“Kenapa saya minta tandatangan, karena  menjadi bukti pegangan,” ungkap dia. Ketua GP Ansor Cabang Merauke, Muhar Zein juga mengalami hal sama.

“Saya sedang mengurus persyaratan mengikuti seleksi penerimaan anggota KPU Merauke. Salah satunya adalah surat keterangan dari pengadilan,” ungkapnya.

“Saya mengurus satu lembar surat dan membayar Rp 100.000 juga kepada staf pengadilan. Sementara beberapa caleg yang saya temui, mereka membayar Rp 200 ribu, lantaran mendapatkan dua surat,” katanya.

Bagi Muhar, pungutan yang dilakukan, patut dipertanyakan. Apakah ada dasar hukum jelas sebagai acuan. Jangan sampai ini hanya kebijakan Ketua PN Merauke.

“Kalau tak ada dasar hukum, maka itu adalah bentuk pungutan liar (pungli) yang dilakukan,” Tegasnya.

Jika ada uang administrasi diminta, wajar saja. Tetapi bukan sampai Rp 200 ribu. “Kalau hanya Rp 15.000-Rp 20.000, kita tak persoalkan,” ungkapnya.

“Bisa dihitung ratusan caleg yang mengurus dua surat tersebut. Itu baru di Kabupaten Merauke, belum lagi kabupaten pemekaran seperti Boven Digoel,  Mappi serta Asmat. Berapa banyak uang diterima PN Merauke,” katanya. (LKF)

Advertisement