Merindukan Wakil Rakyat yang Merakyat

Merindukan Wakil Rakyat yang Merakyat

Suasana di pasar mama-mama pedagang asli Papua. Kini mama-mama pedagang asli Papua berharap hadirnya wakil rakyat yang merakyat

Metro Merauke – Tahapan pemilihan legislatif (pileg) sudah di depan mata. Tak terasa lagi rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua akan menentukan siapa wakil mereka di parlemen kabuapaten (kota), provinsi hingga pusat.

Juli 2019 mendatang, para calon legislatif (caleg) akan memperebutkan kursi wakil rakyat di parlemen. Tak salah jika sejak kini, mereka yang akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat periode 2019-2021 mulai tebar pesona. Bersiasat untuk mendapat dukungan masyarakat.

Namun apakah mereka akan peduli pada masyarakat ketika mulus duduk sebagai wakil rakyat, karena hingga kini masyarakat Papua masih merindukan sosok wakil rakyat yang merakyat.

“Kami merindukan wakil rakyat yang memiliki visi jelas. Dekat dengan masyarakat, terutama mama-mama pedagang asli Papua yang selama ini memperjuangkan hak atas ekonomi di tanahnya sendiri,” kata Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), Franky Warer kepada Metro Merauke belum lama ini.

Seorang wakil rakyat menurutnya, tidak hanya sebatas bicara dan berjanji saat kampanye. Yang dibutuhkan tindakan nyata. Peduli terhadap kondisi masyarakat. Pengalaman selama ini, saat kampanye, para caleg banyak umbar janji.

“Namun hingga kini jangankan datang ke pasar, tegur mama-mama di jalan saja jarang,” ujarnya.

Masyarakat diharapkan, jeli menentukan pilihan terhadap calon wakil yang nanti akan mereka utus duduk di parlemen, agar tidak kecewa terhadap kinerja legislator, seperti selama ini.

Orang yang dipilih katanya, harus yang benar-benar peduli rakyat, termasuk memperhatikan mama-mama pedagang asli Papua dalam pengembangan ekonomi.

“Secara individu, tidak dipungkiri ada beberapa anggota DPR Papua yang selalu menyuarakan kepentingan masyarakat. Nasib orang asli Papua dan kondisi ekonomi mama-mama Papua,” ujarnya.

“Hanya saja, apa yang mereka suarakan sering terbentur saat pengambil keputusan dalam lembaga dewan, karena terkadang keputusan lembaga DPR Papua ditentukan suara mayoritas.”

Kerinduan akan hadirnya wakil rakyat yang merakyat juga dikatakan salah satu mama pedagang asli Papua, Asna Inggamer. Ia berharap, anggota DPR Papua dan DPRD Kota Jayapura periode mendatang, dapat melihat mama-mama yang berjualan di pasar mama-mama Papua.

“Selama ini, anggota DPR Kota Jayapura ini tidak pernah datang bertemu kami. Hanya beberapa anggota DPR Papua yang bertemu kami, saat kami masih menempati pasar sementara,” kata Mama Inggamer.

Namun kata dia, itu pun oknum anggota DPR Papua tertentu. Yang kenal dengan para aktivis Solpap atau memang berlatar belakang aktivis mahasiswa (pemuda) sebelum duduk di parlemen.

“Kami harap, anggota DPRD Kota Jayapura dan DPR Papua periode berikut tidak hanya berjanji, kemudian lupa siapa yang memilihnya setelah duduk di dewan,” ujarnya.

Salah satu legislator Papua, Decky Nawipa enggan berkomentar terkait sorotan masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat selama ini. Katanya, ia terlebih dahulu perlu intropeksi diri secara pribadi, sebelum menilai kinerja lembaga.

Namun kata Nawipa, salah satu alasan ia akan kembali mencalonkan diri saat pileg mendatang lantaran merasa masih ada aspirasi masyarakat yang belum dapat ia wujudkan.

“Soal apakah nanti saya terpilih lagi atau tidak, biarkan masyarakat yang menentukan,” kata Decky Nawipa.

Dalam suatu kesempatan, salah satu legislator Papua lainnya, Laurenzus Kadepa kepada Metro Merauke mengatakan, secara pribadi ia menilai hingga kini kinerja lembaga DPR Papua belum terlihat.

“Saya belum melihat wajah DPR Papua yang sebenarnya. Semoga disisa waktu ini lebih baik lagi,” kata Kadepa kala itu.

Menurutnya, selama ini tidak ada jawaban pasti terhadap aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan perorangan, kelompok, maupun dalam bentuk demonstrasi.

Mestinya kata dia, begitu ada masalah, DPR Papua harusnya turun lapangan. Setiap aspirasi ditindaklanjuti ke lembaga negara terkait, sesuai keinginan masyarakat. Bukan memberikan jawaban “nanti ditindaklanjuti, ada mekanismenya” dan lain sebagainya.

“Menjaga wibawah lembaga adalah bagaimana membuat masyarakat benar-benar merasa terwakili. Jangan juga pura-pura menantang kebijakan yang dianggap tak pro rakyat, bersikap oposisi untuk mencari popularitas,” katanya. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement