Palang LPP RRI, Pemilik Ulayat Tuntut Rp 21 Miliar

Palang LPP RRI, Pemilik Ulayat Tuntut Rp 21 Miliar

Pemalangan Kantor LPP RRI Merauke dengan pemasangan sasi di pintu masuk | LKF

Metro Merauke –  Salah seorang pemilik ulayat, Ananias Gebze melakukan pemalangan Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke dengan memasang sasi di dua pintu masuk serta papan di halaman kantor tersebut.

Pantauan Metro Merauke Selasa (26/6) sekitar pukul 10.00 Wit, aktivitas di kantor tetap berjalan sebagaimana biasa. Itu karena telah ada pembicaraan antara Bupati Merauke, Frederikus Gebze bersama pemilik ulayat.

Ananias Gebze kepada sejumlah wartawan mengatakan, tanah miliknya tersebut dengan luas  panjang 100 meter/segi dan lebar 71 meter/segi.

“Sudah ada kesepakatan bersama keluarga kalau satu meter harus dibayar Rp  3 juta. Jadi, total uang ganti rugi  yang diminta Rp 21 miliar,” ungkapnya.

Ananias mengaku, kurang lebih lima tahun memperjuangkan penyelesaian tanah tersebut. Hanya saja, tak diresponi dengan positif. “Bahkan, kami pernah ke Jakarta bertemu pimpinan RRI, tetapi dijanjikan akan dibentuk tim terlebih dahulu,” katanya.

Tim itu, menurutnya, akan ke Merauke menyelesaikan. Namun sampai sekarang tak ada realisasi. Sehingga diambil langkah pemalangan.

“Kami sudah terlalu lama bersabar agar RRI menyelesaian tanah yang telah digunakan. Hanya saja, tak ada niat baik. Ya, lebih baik kita buat jadi seperti begini,” tegasnya.

Ananias mengaku, sebenarnya ia  menginginkan agar semua aktivitas di RRI tak boleh dilakukan. Hanya saja, telah ada pembicaraan bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

“Kami sedang menunggu untuk pertemuan bersama Bapak Bupati Merauke. Kalau tuntutan ganti rugi tak diresponi, otomatis pemalangan akan tetap berlanjut,” tegasnya. (LKF)

Advertisement

1 komentar

  1. palang terus2,
    dapat2 jayapura ribut.
    jangn mau kalah dengan orang2 yang mengklaim tanah adat,
    kalau surat2 lengkap lawan.
    kalau perlu tempuh jalur hukum, nanti pengadilan yang menentukan siapa yang menang siapa yang kalah,
    di jayapura rata2 semua sengketa tanah adat sudah lewat pengadilan, jadi orang2 tra bisa klaim sembarang.
    bisa lapor di polres, polda,atau pengadilan maslah sengketa tanah,sudah tidak jaman mediasi,
    harus mencari siap yang benar siapa yang salah,
    klw perlu penjarakan kkrn ini kasus penyerobotan tanah, kalau jadi kapala RRI saya adukan yang palang penyerobotan tanah ke polres kalau polres tidak layani,adukan ke polda atau bisa ke pengadilan negeri ,biar masyarakat tau Undang2 indonesia, bkn undang2 se’enak jidat.
    biar pengadilan yang memutuskan, kalau di penjara biar tobat, jd pembelajaran agar tidak main palang sembarangan dan asal asalan .
    jd menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

    balas