Komnas HAM Papua Petakan Potensi Konflik Pilkada

Komnas HAM Papua Petakan Potensi Konflik Pilkada

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey - tabloidjubi.com

Metro Merauke – Komnas HAM perwakilan Papua memetakan beberapa daerah di Papua yang dianggap berpotensi terjadi konflik atau gesekan di masyarakat saat pelaksanaan pilkada (pilgub), 27 Juni 2018.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, daerah itu yakni lima dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini, dan beberapa kabupaten di pegunungan dan wilayah pantai yang tidak melaksanakan pilkada.

“Beberapa daerah di pegunungan akan menggunakan sistem noken dan wilayah pantai yang pemilihnya hetrogen. Kami telah menyampaikan ini kepada penyelenggara dan kepolisian untuk melakukan antisipasi,” kata Ramandey kepada Metro Merauke, Kamis (21/06).

Menurutnya, Komnas HAM ikut melakukan pengawasan pilkada (pilgub) karena berhubungan dengan kewajiban konstitusi lembaga itu. Komnas HAM harus memastikan hak konstitusi warga negara terpenuhi. Masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya, yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara.

Selain itu, pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, mengamanatkan Komnas HAM melakukan pemantauan, memastikan aktivitas partai politik (parpol) dan pemilihan umum sebagai Hak asasi manusia.

“Komnas HAM melakukan amanat itu,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement