LBH Papua Kalahkan Kementerian ATR/BPN di KIP

LBH Papua Kalahkan Kementerian ATR/BPN di KIP

Suasana sidang pembacaan amar putusan KIP, Senin (28/5/2018)

Metro Merauke – Komisi Informasi Papua (KIP) memenangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dalam sengketa keterbukaan informasi dengan termohon Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), juga Badan Pertanahan (BPN) wilayah Papua.

Dalam pembacaan putusan majelis permusyawaratan KIP di Kantor KIP, Ruko Dok II, Kota Jayapura, Senin (28/05), Ketua KIP, Hans Nelson Paiki yang memimpin sidang didampingi dua anggota majelis Armin Thalib dan Andriany Wally memerintahkan BPN Papua memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon.

Informasi yang diminta LBH itu, terkait Hak Guna Usaha (HGU) 31 perkebunan kelapa sawit di Papua sejak 2016-2017 di antaranya, nama pemegang izin HGU, lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta HGU dilengkapi titik koordinat, karena ini merupakan informasi publik bersifat terbuka.

“Memerintahkan termohon memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan membebankan biaya pembacaan dokumen sesuai ketentuan,” kata Hans Paiki.

Pemohon dan termohon diberi waktu 14 hari sejak putusan dibacakan mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika salah satu pihak tidak mengajukan keberatan, putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Direktur LBH Papua, Simon Pattirajawane menyatakan menerima putusan itu. Menurutnya, ini pertama kali LBH menempuh proses yudikasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Selama ini, masalah selalu diselesaikan dengan mediasi.

“Kami siap melakukan kontra kalau Kementerian ATR atau Kanwil BPR Papua mengajukan banding ke PTUN,” kata Simon Pattirajawane usai pembacaan amar putusan.

Sementara perwakilan termohon, Melke Mentang (kepala seksi penanganan perkara Kanwil BPN Papua) mengatakan, ia harus berkonsultasi dengan pejabat PPID dan Kepala Kanwil BPN Papua, terkait langkah selanjutnya pasca putusan KIP itu.

“Apakah kami menggunakan keberatan ke PTUN atau seperti apa. Tapi upaya kami mempertahankan dokumen yang diminta pemohon, semua berdasarkan aturan,” kata Melke Mentang. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement