Komisi II DPR Papua: Angka Kemiskinan di Papua Turun

Komisi II DPR Papua: Angka Kemiskinan di Papua Turun

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim

Metro Merauke – Komisi II DPR Papua, komisi bidang ekonomi, menyebut persentase angka kemiskinan di Papua pada 2017 turun 0,64 persen atau 27,76 persen dari  tahun sebelumnya (2015-2016) yang mencapai 28,40.

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan, itu artinya kini penduduk miskin di Papua sebanyak 1.135.269 jiwa. Komisinya mengapresiasi upaya gubernur Papua menurunkan angka kemiskinan.

“Selain itu, ada kemajuan dalam di bidang ekonomi selama lima tahun sejak tahun (2013–2018). Berbagai indikator makro ekonomi memperlihatkan perkembangan menggembirakan,” kata Herlin Beatrix Monim, Kamis (24/05).

Selain itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi ril di Papua tanpa pertambangan selama, 2013-2018 meningkat sebesar 7,25 persen.

Hanya saja lanjut Herlin Monim, lapangan usaha yang pada 2008 masih didominasi pertambangan sebesar 64,73 persen. Pada 2012-2017, turun hingga 40 presen. Itu berarti ketergantungan terhadap sektor pertambangan mulai berkurang.

“Ada gairah baru pada sektor lainnya terutama pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur dan jasa pariwisata,” ucapnya.

Selain itu menurutnya, 2015-2016, komponen pembentukan IPM Papua juga meningkat. Pada 2016, angka harapan hidup 65,12 tahun, meningkat 0,03 tahun, dari 2015 sebesar 65,09.

Begitu juga harapan lama sekolah (HLS) 10,23 tahun, meningkat 0,28 tahun dari 2015 sebesar 9,95 tahun. Sedangkan, rata-rata lama sekolah (RLS) 6,15 tahun meningkat 0,16 tahun dari t2015 sebesar 5,99 tahun.

“Belum lagi indikator peningkatan lainnya. Kami melihat memang ada peningkatan dari waktu ke waktu. Khusus diakhir masa jabatan ini, kami mengapresiasi,” ujarnya.

Meski begitu kata dia, perlu peningkatan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran di provinsi maupun di kabupaten (kota), terutama dalam penggunaan dana Otsus agar benar-benar menyentuh rakyat.

Apalagi selama ini lanjut dia, 80 persen dana Otsus diberikan ke kabupaten (kota) dengan tujuan agar masyarakat di kabupaten (kota) merasakan manfaatnya. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement