Jelang Batas Akhir, Bagaimana Hasil Negosiasi Saham Freeport?

Jelang Batas Akhir, Bagaimana Hasil Negosiasi Saham Freeport?

Menkue Sri Mulyani, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng usai penandatangan perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia, Jakarta, Jumat (12/2) | Liputan6.com/Johan Tallo

Metro Merauke – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mendapat laporan mengenai hasil negosiasi pencaplokan hak partisipasi (participating interset) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Hak parisipasi ini akan dikonversi ke dalam bentuk saham‎ Freeport Indonesia sebesar 40 persen.

Direktur Jenderal Mineral ‎dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, sampai saat ini Kementerian ESDM belum mendapat laporan dari Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan mengenai hasil negosiasi pembelian hak partisipasi Rio Tinto.

“Belum (mendapat laporan), kami masih menunggu,” kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (30/4/2018). Untuk diketahui, ditargetkan penyelesaian negosiasi pencaplokan hak partisipasi bisa rampung April 2018.

Bambang melanjutkan, jika negosiasi saham ini telah selesai maka pembicaraa selanjutnya adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan perpanjangan masa operasi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, ‎tim negosiasi akan melaporkan perkembangan negosiasi harga 40 persen hak partisipasi Rio Tinto dalam mengelola tambang Grasberg Papua, ke Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

‎Menurut Fajar, harga yang sedang dinegosiasikan akan dilaporkan juga ke tiga pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, namun dia belum bisa menyebutkan kapan waktunya.

‎Fajar melanjutkan, jika sudah ada kesepakatan harga hak partisipasi Rio Tinto, maka holding BUMN pertambangan selaku pihak yang akan mengambil alih 51 persen saham Freeport Indonesia akan mengeluarkan dana.

Namun jika dana yang dimiliki tidak cukup, Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) ini akan mencari dana melalui obligasi.

“Iya kalau sudah disetujui bisa langsung. Dari konsorsium. Tergantung angkanya. Kalau angkanya kurang nanti bisa dari obligasi,” tandasnya.

Sebelumnya, terkait pengambilalihan saham Freeport Indonesia yang selama ini menjadi hak Rio Tinto sebesar 40 persen, Inalum tengah mempersiapkan dana.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah menawarkan kebutuhan pendanaan ini ke beberapa perbankan, baik bank BUMN maupun bank swasta. Hasilnya, banyak yang menyatakan kesiapannya.

“Sudah ada dari sindikasi perbankan. Semua ada tujuh bank siap-siap untuk berpartisipasi,” kata Budi 13 April 2018. Dijelaskannya dengan tujuh bank tersebut, maka nilai sindikasinya sudah cukup untuk mendanai akuisisi hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia. Hanya saja, dia enggan mengungkapkan berapa nilai dan siapa saja bank-bank yang terlibat.

Budi menegaskan, tujuh bank tersebut ada dari bank BUMN dan bank swasta asing. Pihaknya melibatkan bank swasta karena kapasitas bank pelat merah saat ini cukup terbatas.

“Jadi karena memang asetnya (aset Freeport Indonesia) bagus, dari pembiayaan tidak ada masalah,” tegasnya. (Pebrianto Eko Wicaksono)

Sumber: Liputan6

Advertisement