Program KEK Dicoret, Romanus Mbaraka:  Ibarat Permata Emas yang Hilang

Program KEK Dicoret, Romanus Mbaraka:  Ibarat Permata Emas yang Hilang

Mantan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka sedang bicara | LKF

Metro Merauke – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu program dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Karena Merauke dicanangkan sebagai salah satu perut nasional, khususnya dalam bidang pangan.

Namun sayangnya, program  tersebut dicoret  pemerintah pusat. “Ketika saya masih menjabat Bupati Merauke periode 2011-2016 silam, komunikasi bersama Presiden RI, Jokowi serta Menteri Pertanian dan Menteri PU serta sejumlah kementerian lain terus dilakukan,” ujarnya.

Dari komunikasi intens dibangun, katanya, ada solusi bahwa khusus menangani ketersediaan pangan di wilayah Timur Indonesia dan sebagai cadangan pangan, Merauke sebagai salah satu proyek KEK.

“Saya perlu jelaskan kepada masyarakat Merauke bahwa KEK itu tidak hanya untuk pertanian murni. Semua al-shintan yang didapatkan termasuk infrastruktur untuk jalan nasional dan lain-lain baik dari APBN maupun APBD provinsi, merupakan kebijakan strategi nasional yang dikenal dengan nama KEK,” ungkapnya.

Jadi, jelas Romanus, semua uang termasuk meningkatnya APBD Kabupaten Merauke hingga Rp 2,2 triliun adalah bagian dari KEK. “Ketika KEK dicoret, maka kedepan kita harus berusaha meningkatkan kemandirian daerah,” pintanya.

Artinya, menurut Romanus, perlu  berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD. “Kalau tidak, kita tak mampu membiayani beban pembangunan yang besar ini,” ujarnya. Romanus mencontohkan, jika ingin mendapatkan jalan  kwalitas bagus dengan masa pemeliharaan hingga 15 tahun, dibutuhkan dana Rp 6-8 miliar untuk ukuran satu kilometer jalan yang dikerjakan.

“Ya, kalau kalau kita butuh satu tahun  jalan sepanjang 100 kilo meter, uang yang dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar,” tuturnya. Ditambahkan, APBD Merauke Rp 2,2 triliun dikurangi gaji ASN Rp 1,4 miliar, maka sesungguhnya posisi pembangunan dengan anggaran tersisa sekitar Rp 800 miliar. “Nah, tentu kita perlu mendapat dukungan kebijakan nasional seperti KEK yang telah dicanangkan,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, dukungan dana dari provinsi maupun kedutaan-kedutaan. “Saya pernah lakukan ketika menjabat bupati dengan kerjasama bersama negara Inggris serta Belanda,” katanya.

“Tentunya semua harus dimaksimalkan. Sehingga meskipun lautan kemiskinan maupun beban biaya pembangunan luas serta beban ketertinggalan besar, tetapi perlu terus digenjot,” pintanya.

Romanus mengaku, PAD  Merauke sangat kecil, karena sampai tahun 2018, masih dibawah Rp 100 miliar. “Kita tak bisa membiayani beban pembangunan di Merauke, terkecuali PAD diatas Rp 1 triliun,” katanya. (LKF)

Advertisement