Pilpres dan Ketulusan Berpolitik

Pilpres dan Ketulusan Berpolitik

Ilustrasi | THINKSTOCK

Oleh: Halim Mahfudz

Presiden 2019 makin mendekat dan ingar-bingar makin riuh. Dunia media baik media konvensional maupun media sosial bergairah menjadi ajang kebisingan terkait Pilpres 2019. Presiden petahana yang berhak untuk dipilih ulang bakal menghadapi tantangan dari pesaing.

Pilpres 2019 yang dilaksanakan di era teknologi, akan menjadi saksi pemanfaatan teknologi untuk menarik perhatian dan menundukkan para pemilih. Tetapi itu bukan satu-satunya jalan. Dengan keterbukaan informasi jaman sekarang di mana prestasi tercatat dan terekam baik, maka cara manjur menundukkan para pemilih adalah kemungkinan jalan pintas tanpa repot adu keahlian atau program, yaitu propaganda dengan memanfaatkan teknologi.

Kasus Trump
Banyak cerita tentang Pilpres di mana pun. Perjalanan Presiden Trump misalnya, tidak selancar yang dibayangkan ketika dia sudah terpilih menjadi presiden sekarang. Tahun 2000, Trump pernah nyaris mencalonkan diri jadi Presiden AS tapi memutuskan mundur dari pencalonan.

Trump mundur meski sudah berniat menggandeng bintang televisi Oprah Winfrey sebagai wapresnya dan mengumumkan menikahi teman wanitanya untuk menjadi first lady. Dia mundur karena perpecahan internal Reform Party. Baru pada Pilpres 2016 Trump kemudian memenangkan Pemilu dan berhasil meski penuh kontroversi.

Hebohnya kontroversi ini yang justru membuat kampanye Trump justru mendapat liputan luas di media-media utama, menjadi trending topics, dan merambah media sosial. Media utama, trending topics, dan media sosial terjebak memublikasikan kontroversi dan menyebarkannya meski dengan nada menentang bahkan benci.

Beberapa kontroversi, misalnya saja bentrokan antara pendukung Trump dan pemrotes anti-Trump dan perlakuan kasar terhadap wartawan. Berbagai bentrokan ini menimbulkan tudingan bahwa Trump sengaja memancing kekerasan dalam kampanye-kampanyenya.

Mengabaikan etika politik
Tetapi kontroversi paling tidak disukai orang adalah sikap Trump yang melecehkan pentingnya political correctness, ketulusan dalam berpolitik. Trump mengabaikan etika berpolitik dan menggunakan bahasa, sikap, dan pandangan yang menyerang dan menyakiti kelompok lain.

Trump sebagai contoh menyatakan niat membangun tembok batas antara AS dan Meksiko. Dia secara terbuka menyerang dan memberikan karakteristik orang Meksiko sebagai kriminal, pengedar obat bius, dan pemerkosa. Di isu lain, untuk menjatuhkan lawan politiknya, Trump menyerang Obama dan Hillary Clinton.

Dia menuduh Obama dan Hillary menerapkan kesantunan berpolitik sehingga membiarkan ordinary American, orang Amerika kebanyakan, menjadi menderita.

Cambridge Analytica
Kontroversi lain Pilpres AS 2016 adalah keterlibatan Cambridge Analytica (CA) yang belakangan ramai dan melibatkan Facebook.

Grafik negara dan jumlah pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data ke Cambridge Analytica | Facebook

CA adalah perusahaan konsultan politik yang mengumpulkan, mengolah data dan melakukan strategic communication untuk kepentingan pemilihan umum. Perusahaan ini pula yang berhasil membantu kampanye Leave EU sehingga Inggris keluar dari Uni Eropa.

Koran New York Times menyebut CA memperoleh akses pada lebih dari 50 juta pengguna Facebook. CA kemudian mengklaim mereka bisa melakukan identifikasi masing-masing pribadi dan mempengaruhi sikap politik mereka. Ini menarik perhatian kandidat pilpres. Cara operasi CA di samping mengakese data, menyerap dan mengolahnya, mereka juga menggunakan taktik sting operation.

Taktik ini menjebak lawan politik masuk jebakan termasuk menggunakan umpan perempuan cantik dan kemudian mengerjai lawan politik sesuai kebutuhan. Keterlibatan CA dalam Pemilu AS 2016 kini sedang dalam penyelidikan.

Kasus Indonesia
Untuk Indonesia, di samping penggunaan taktik yang ditawarkan konsultan politik seperti CA, masih ada lagi isu lain yang justru penting, yaitu isu penggunaan agama. Pilkada DKI 2017 mencatat keberhasilan mengabaikan political correctness, meninggalkan ketulusan berpolitik dan memanfaatkan Islam sebagai agama yang bisa digunakan untuk memenangkan jabatan.

Strategi propaganda terbukti berhasil masuk alam bawah sadar orang yang mengaku Islam di Indonesia. Strategi ini berhasil memisahkan teman dan sahabat, bahkan memisahkan keluarga, menggerus keakraban, dan meningkatkan kecurigaan dan ketakutan sesama warga negara.

Situasi yang dihadapi Indonesia dalam Pilpres 2019 tidak akan mungkin diatasi oleh pemerintah sendiri. Ini butuh kerja besar bareng seluruh elemen bangsa yang ingin Indonesia utuh. Di sini perlu dikembalikan pentingnya political correcteness. Harus dilakukan pelepasan agama dari penggunaan untuk tujuan politik, dan mendidik warga sadar dimanipulasi.

Sungguh kerja besar untuk Indonesia yang utuh. (Penulis adalah Dosen dan praktisi komunikasi strategis yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Seblak di Jombang, Jawa Timur)

Sumber: Kompas

Advertisement