Rusaknya Ekosistem dan Kerugian Negera karena Freeport

Rusaknya Ekosistem dan Kerugian Negera karena Freeport

Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua | Foto: Antara/Muhamad Adimaja

Metro Merauke – PT Freeport, tambang emas dan tembaga milik Amerika ini telah melubangi perut bumi Papua di tanah Amungsa, Mimika sejak 1967.

Berbagai isu mengiringi perjalanan puluhan tahun Freeport beroperasi di Papua. Isu terkini terkait pelanggaran yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Freeport disebut menggunakan kawasan hutan lindung seluas minimal 4.535 tanpa izin pinjam pakai dan menyebabkan kerusakan ekositem yang mengakibatkan negara rugi hingga Rp185 triliun.

Legislator Papua dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Nabire Laurenzus Kadepa mengatakan, Freeport wajib menindaklanjuti temuan BPK.

Freeport diingatkan mematuhi aturan yang berlaku negara ini. Jangan bertindak semaunya. Pemerintah juga jangan tunduk kepada Freeport, karena bukan negara yang ada dalam wilayah Freeport, Freeport yang ada dalam negara.

“Negara jangan mau kedaulatnnya diatur Freeport,” kata anggota komisi pemerintah, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri DPR Papua itu, pekan lalu.

Bicara masalah yang disebabkan Freeport menurut Kadepa, tidak hanya sebatas dua temuan BPK RI itu. Masih banyak masalah lain yang ditimbulkan selama ini.

Misalnya mengkriminalisasi karyawan yang kritis. Salah satunya mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, Sudiro dan mem-PHK sedikitnya delapan ribu karyawan tanpa aturan jelas.

“Freeport butuh manajemen baru yang paham kemanusiaan, ekonomi dan mau menghargai pemda. Bicara Freeport ini ngeri,” ujarnya.

Selain itu hingga kini PT Freeport belum membayar utang pajak air permukaan kepada Pemprov Papua sejak 2011-2017 senilai Rp5,6 triliun. Padahal tak ada alasan Freeport menolak membayar utang ini, karena merupakan keputusan Pengadilan Pajak Jakarta, 17 Januari 2017.

“Pemprov harus tegas. Kalau Freeport macam-macam, tutup saja. Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) harus bersikap. Sejak dulu saya bilang tutup saja Freeport. Evaluasi dulu, baru dilihat langkah selanjutnya,” ucapnya.

Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Senin (19/03) mengatakan, penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535 oleh Freeport dalam kegiatan operasional tanpa izin pinjam pakai, bertentangan dengan Undang-Undang  Kehutanan nomor 41 tahun 1999 Jo UU nomor 19 tahun 2004.

Freeport juga melakukan pelanggaran lain yakni menyebabkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara dan mencapai kawasan laut.

Perubahan ekosistem ini menyebabkan pepohonan semakin ke hilir, sebagian besar menjadi kering. Padahal dalam Kontrak Karya Freeport, 2013-2015 ditegaskan sesuai undang-undang terkait lingkungan hidup dan suaka alam, perusahan harus berupaya menjaga lingkungan.

Menurut Rizal akibat kesalahan Freeport itu, kerugian negara karena perubahan ekosistem dari pembuangan limbah berlebihan senilai Rp185 triliun.

Nominal ini terdiri dari penampungan tailing atau ModADA (Modelling Ajkwa Deposition Area) senilai Rp10,70 triliun, muara senilai Rp8,211 triliun, dan laut senilai Rp166 triliun.

BPK RI menilai Freeport tidak memiliki itikad baik, karena tak berupaya menindaklanjuti temuan itu. Tidak ada tindakan signifikan dari PT Freeport, setelah 333 hari BPK memberikan hasil audit ini.

“Kami berharap semua pihak perusahaan mematuhi aturan yang yang berlaku di Indonesia, termasuk perusahaan pertambangan tanpa pengecualian,” kata Rizal di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Senin 19 Maret 2018.

Menanggapi pernyataan Rizal Djalil, juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, Oktober 2017, KLHK memberitahukan sanksi administratif kepada Freeport terkait aktivitas tertentu yang dinilai tidak tercermin dalam izin lingkungan perusahaan.

“Perbaikan tambahan perlu dilakukan terkait kualitas udara, drainase air, penanganan limbah tertentu dan pengelolaan tailing,” kata Riza Pratama seperti dikutip dari industri.bisnis.com.

Freeport lanjut dia, telah terlibat dalam proses pembaharuan izin lingkungan melalui pengajuan dan pembahasan bersama KLHK, yang dimulai pada akhir 2014.

“Kami yakin telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperbaharui izin lingkungan, dan sedang dalam proses untuk menanggapi poin lain yang disampaikan KLHK.”

Menurutnya, dampak lingkungan Freeport didokumentasikan dan dikelola dengan baik sesuai dengan Amdal, juga peraturan yang berlaku.

Data pemantauan, secara berkala dilaporkan kepada pemerintah, dan memperlihatkan bahwa lingkungan akan kembali pulih sebagaimana sebelumnya secara cepat setelah penambangan selesai. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement