Masyarakat Adat Aitu Tolak Intervensi Greenpeace
Daerah

Masyarakat Adat Aitu Tolak Intervensi Greenpeace

Masyarakat Adat Airu Hulu, Kabupaten Jayapura membentangkan spanduk penolakan terhadap Greenpeace

Metro Merauke – Masyarakat adat Airu Hulu, Kabupaten Jayapura, Papua menolak intervensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing Greenpeace dalam pengelolaan hutan mereka.

Kepala Suku Wau, Mathius Wau mengatakan, LSm itu campur tangan terhadap pengelolaan hutan milik masyarakat adat, sehinga mereka merasa dirugikan.

“Mereka selalu menghalangi investor yang ingin melakukan investasi termasuk membangun jalan, akses kemudahan kepada masyarakat setempat,” kata Wau di Kota Jayapura, Rabu (21/03).

Menurutnya, alasan Greenpeace karena hutan yang akan dikelola investor masuk kawasan konservasi nasional dan perlindungan dunia internasional.

“Padahal, hutan ini kami lindungi sebelum pemerintah ada,. Hak-hak kami jelas dengan ada tanda-tanda dan batas jelas,” ujarnya.

Pihaknya meminta dukungan pemprov dan DPR Papua agar masyarakat adat diberikan kemudahan membangun daerahnya, termasuk mencari investor untuk mengembangkan potensi yang ada.

Katanya, masyarakat hukum adat Airu Hulu masih terbelakang dalam akses transportasi. Jangkauan pelayanan pemerintah juga susah karena sulitnya transportasi. Tanpa investor daerah itu tidak akan dibangun.

“Mohon pemerintah bantu kami bicara dengan LSM yang ada supaya ada kemudahan. Apalagi daerah itu sangat membutuhkan investor agar ada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Ia yakin pemerintah tidak akan mampu membangun daerah itu dan perkembangannya akan lamban, lantaran sulitnya akses transportasi.

“Kalau ada investor, pasti daerah itu akan dibangun. Kalau pemerintah saja sulit,” katanya.

Pihaknya berupaya bertemu anggota DPR Papua, Rabu (21/03) untuk menyampaikan aspirasi. Namun tidak berhasil menemui seorang pun anggota dewan.

Tokoh Pemuda Suku Waibara, Solaeman Waibara mengatakan, masyarakat menginginkan ada pembangunan di daerah itu, terutama investasi hutan dan tanah adat.

“Kami menolak intervensi Greenpeace karena kehadiran LSM tersebut, mengakibatkan investasi di daerah kami terhambat,” ujar Waibara.

Ia berharap, pemerintah mengawal pengelolaan hutan milik masyarakat hukum adat. Perlu pemetaan hutan di Papua demi kepentingan masyarakat adat maupun investasi.

“Hutan mana yang perlu menjadi hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi. Perlu data jelas supaya disosialisasikan kepada masyarakat adat agar dalam mengelola fungsi hutan sesuai aturan,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

Post Comment