Sertifikat Tanah Ulayat Ala Jokowi Dikhawatirkan Berpolemik

Sertifikat Tanah Ulayat Ala Jokowi Dikhawatirkan Berpolemik

Ilustrasi Masyarakat Adat Papua

Metro Merauke – Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) menertibkan sertifika untuk tanah ulayat masyarakat adat di Papua dikhawatirkan menimbulkan polemik di kalangan pemilik ulayat ke depan.

Meski program ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat, namun ada hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat adat terlebih dahulu, yakni mengenai hak ulayat dan hak komunal.

Dosen Fakultas Hukum Unversitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang juga ahli hukum adat, Dr. Frans Reumi mengatakan, hak ulayat masyarakat adat di Papua dipegang oleh suku, marga, dan keluarga inti.

“Kini masalahnya, apakah hak komunal dan hak ulayat ini sama. Fisiknya sama, subjeknya sama, ciri-cirinya sama atau tidak. Papua ini bukan masyarakat kesultanan atau kerajaan, tapi kesukuan,” kata Frans Reumi kepada Metro Merauke, Minggu (18/03).

Menurutnya, dua konsep hak ini harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat adat di Papua ramai-ramai minta sertifikat, tapi tidak paham apakah itu posisinya hak komunal atau hak ulayat.

Selain itu kata Reumi, dalam pasal 3 Undang-Undang (UU) Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 tidak disebutkan hak komunal, melainkan hak ulayat. Namun bagaimana dengan hak komunal dalam Permen Agraria nomor 9 tahun 2015.

“Bagaimana dengan semua perda yang dinamakan perda hak ulayat, bukan hak komunal. Ini akan terjadi benturan. Harus ada penjelasan yang baik kepada masyarakat terhadap dua konsep ini,” ujarnya.

Koordinator bidang pertanahan, hak ulayat masyarakat adat Mamta-Tabi, Agabus Kere mengatakan, program sertifikat tanah ulayat itu akan diberikan kepada pemilik tanah adat yang belum memiliki sertifikat, bukan mereka yang berada di luar marga atau suku pemilik ulayat.

“Justru mempermudah masyarakat adat. Menolong masyarakat karena mengurus sertifikat tanah ini gampang-gampang susah,” kata Agabus Kere. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement