Nelayan Adukan Bobroknya Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke

Nelayan Adukan Bobroknya Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke

Pertemuan nelayan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti | LKF

Metro Merauke – Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Susi Pudjiastuti di Kabupaten Merauke, Papua dimanfaatkan nelayan di wilayah itu membuka bobroknya (kejelekan) para pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupetan Merauke.

Lurah Samkai, Amelia Padua mewakili nelayan lokal Marind-Buti dalam dialog, Senin (19/03) mengatakan selama ini taka da pemerataan dalam pemberian bantuan alat tangkap maupun jaring dari dinas terkait.

Katanya, pada 2017 lalu, ia membawa proposal bersama dokumen lain untuk dua kelompok nelayan Marind-Buti, untuk mendapat bantuan kapal guna dimanfaatkan mencari ikan di laut Arafura dan sekitarnya.

Menurutnya, setelah sejumlah persyaratan diserahkan, pejabat di dinas  meminta agar pihaknya bersabar dan akan diinformasikan.  Namun, belakangan justru orang lain yang mendapatkan batuan kapal.

“Terus terang, saya sangat kecewa dan nampak dengan jelas orang asli Papua hanya sebagai penonton. Padahal, mereka yang mempunyai negeri ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan seorang nelayan dari Kampung Wogikel. “Kami hanya dengar kalau ada bantuan jaring maupun alat tangkap disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke,” kata nelayan itu.

Namun lanjut dia, bantuan yang diberikan pembagiannya diatur oleh kepala kampung dan hanya diberikan kepada keluarganya. Nelayan lain tak menerima.

“Kami juga tidak mengerti cara kerja dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan yang di salurkan.”

Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti meminta kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze memberikan teguran kepada pejabat yang bersangkutan. (LKF/Redaksi)

Advertisement