Kekeliruan Pemerintah Disebut Penyebab Tanah Ulayat Bermasalah

Kekeliruan Pemerintah Disebut Penyebab Tanah Ulayat Bermasalah

Ilustrasi Pemilik ulayat yang melakukan pemalangan di ujung landasan Bandara Mopah, Merauke, Papua

Metro Merauke – Koordinator bidang pertanahan, hak ulayat masyarakat adat Mamta-Tabi, Agabus Kere mengatakan, masalah tanah ulayat yang sering bersengketa di Papua akibat kekliruan pemerintah.

Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) keliru menerapkan Undang-undang (UU) pokok agraria nomor 5 tahun 1960 di Papua sejak 1971, tanpa diawali survei dan pemetaan hak tanah ulayat setiap suku atau marga.

“Ini kesalahannya. Makanya meski orang tua melepaskan tanah adat, terkadang anaknya menuntut, masalahnya di situ. Tidak sepenuhnya karena masyarakat. Masalah awalnya dari pemerintah,” kata Agabus Kere kepada Metro Merauke, Sabtu (17/03).

Katanya, tanah di pulau Jawa tidak bermasalah karena sejak zaman dulu sudah dipetakan antara lahan basa, lahan kering dan batasnya jelasnya. Namun itu bukan dipetakan Pemerintah Indonesia, tapi Belanda.

Ia menilai, pemerintah belum paham akan ini. Ini menggambarkan ada komunikasi terputus antara pemerintah dengan masyarakat adat. Pemerintah selalu berpegang pada aturan, lupa kalau masyarakat adat punya aturan adat sendiri dan keberadaan masyarakat adat diakui negara.

“Pemerintah tidak memahami adat istiadat di Papua. Mengadopsi aturan Belanda yakni hak menguasai oleh negara jika seseorang tidak dapat membuktikan tanah ini miliknya,” ujarnya.

Katanya, aturan ini sudah tidak relevan diberlakukan. Pada zaman Belanda di Papua, juga tidak menerapkan aturan itu karena saat akan memberlakukannya, terlebih dulu bertemu para kepala suku dan mendapat penjelasan.

“Belanda sendiri tidak memberlakukan itu di Papua. Tapi Indonesia yang mengadopsi aturan itu memberlakukannya,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)

 

 

Advertisement