Bawaslu Papua Putuskan Paslon JOSUA Memenuhi Syarat

Bawaslu Papua Putuskan Paslon JOSUA Memenuhi Syarat

Suasana sidang musyawarah penyelesaian sengketa pilgub Papua di Bawaslu Papua belum lama ini

Metro Merauke – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua menyatakan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JOSUA) memehuni syarat sebagai calon paslon kepala daerah Papua.

Ini merupakan Putusan Bawaslu Papua dalam sidang musyawarah sengketa pilgub Papua, dengan pemohon kuasa hukum paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal (LUKMEN) dan termohon KPU Papua.

Dalam keputusan yang dibacakan Ketua Bawaslu Papua, Fegie Y Wattime, Sabtu (10/03), Bawaslu menolak semua permohonan pemohon. Bawaslu menyatakan, keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua nomor 28/PL.03.1/Kpt/Prov/II/2018, 28 Februari 2018, tentang penetapan paslon JOSUA sah dan benar memenuhi syarat menjadi peserta pilgub Papua periode 2018-2023.

Kuasa hukum KPU Papua, Pieter Ell mengatakan, permohonan pemohon yang mempermasalahkan keabsahan ijazah John Wempi Wetipo (JWW) dari Stisipol Silas Papare Jayapura, bukan kewenangan termohon atau KPU Papua untuk melakukan verifikasi.

“Ijazah tersebut tidak pernah diajukan sebagai syarat calon dalam pendaftarannya sebagai peserta pilkada gubernur Papua. Seharusnya permohonan mengajukan ke institusi lainnya. Kami minta pimpinan Bawaslu agar permohonan pemohon tidak diterima,” kata Piter Ell.

Menurutnya, sebelumnya apa yang dipermasalahkan ini telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dalam sengketa pilkada Kabupaten Jayawijaya nomor 151/PHPU-D/XI/2013, 7 November 2013 yang diajukan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati, Paskalis Kossay-Ibrahim Lokobai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, dugaan ijazah palsu tersebut sudah di SP-3 kan atau penyelidikannya dihentikan oleh Polda Papua, karena tak cukup bukti sebagaimana dalam pasal 263 KUHP.

Kuasa hukum JOSUA, James Simanjuntak mengatakan, masih menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan kuasa hukum pemohon, pasca ditolaknya permohonan mereka oleh Bawaslu Papua.

“Kami sifatnya ikut saja, termasuk jika pemohon mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,” kata James Simanjuntak. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement