MoU Uncen dan Polda Papua Picu Demo Mahasiswa

MoU Uncen dan Polda Papua Picu Demo Mahasiswa

Mahasiswa Uncen saat berorasi dengan memalang pintu masuk kampus Uncen di Waena, Kamis (8/3/2018) – Jubi/David Sobolim

Metro Merauke – Kamis, 8 Maret 2018, ratusan mahasiswa Papua memalang pintu masuk kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Aksi itu dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Ini merupakan respon mahasiswa terkait memorandum of understanding (MoU) pihak kampus dengan Polda Papua.

Koordinator penolakan MoU, Bayeam Keroman mengatakan, penandatangan MoU itu tidak melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas, fakultas dan majelis perwakilan mahasiswa, untuk mendapat pertimbangan.

Mahasiswa mengetahui MoU ini dari pemberitaan. Kerja sama itu dinilai akan merugikan mahasiswa, karena ada intervensi polisi dalam aktivitas kampus.

“Di dalam poin yang ada, tertulis jika ada tindakan hukum maka prosesnya langsung ditangani oleh kepolisian,” kata Keroman.

Poin itu disebut akan menghambat aksi protes atau demonstrasi mahasiswa di dalam area kampus, dan merupakan bagian pembungkaman demokrasi mahasiswa.

Mahasiswa mengklaim, informasi yang mereka dapat,7 Maret 2018 terjadi penandatangan MoU antara Uncen dan Polda Papua yang isinya menjaga kenyamanan di dalam kampus.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi hukum dan HAM, Lurenzus Kadepa mengatakan, MoU ini dikhawatirkan dapat memicu polemik di berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa.

Menurutnya, meski rektor Uncen dan jajarannya menilai MoU itu demi kabaikan dalam lokasi kampus dan didukung Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun bertentangan dengan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Katanya, dalam pasal 8 ayat 3 dijelaskan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Anggota sivitas akademika yang dimaksud adalah jajaran dosen dan mahasiswa.

“Kampus memiliki aturan sendiri. Pada dasarnya TNI-Polri tidak bisa mengintervensi mahasiswa dalam hal ini lembaga pendidikan,” kata Kadepa.

“Kecuali ada peristiwa yang merugikan kampus. Misalnya berupa ancaman, pihak kampus bisa meminta bantuan aparat keamanan,” ucapnya lagi.

Kini lanjut dia, MoU itu telah membuat mahasiswa bereaksi. Mestinya, sebelum penandatanganan MoU, rektor Uncen menjelaskan kepada mahasiswa dan publik tujuan MoU itu.

Ini agar mahasiswa dan publik tahu tujuannya, sehingga tidak menimbulkan polemik. Rektor Uncen dinilai perlu terlebih dulu mempertimbangkan kembali MoU itu.

“Kalau tidak hati-hati dapat menimbulkan polemik, karena mahasiswa menyatakan tidak tahu isi dan tujuan MoU itu. Kalau tidak ada hal urgen di balik MoU itu, ya sebaiknya dicabut,” katanya.

Rektor Uncen, Apolo Safanpo mengklarifikasi penandatangan memorandum of understanding (MoU) itu.

Dalam pesan singkatnya kepada berbagai pihak, Jumat (9/3/2018), Apolo Safanpo mengatakan, MoU antara uncen dan Polda merupakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada pada masyarakat atau tridharma perguruan tinggi.

“Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan dasar kerjasama seperti MoU,” kata Safanpo.

Misalnya lanjut dia, dengan adanya MoU ini anggota polisi bisa kuliah di fakultas hukum Uncen dengan kelas kerjasama, dan mahasiswa fakultas hukum Uncen dapat magang di polsek atau polres yang ada di wilayah hukum Polda Papua.

“Membutuhkan MoU sebagai dasar hukum untuk peningkatan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi,” ujarnya. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement