Relokasi untuk Selamatkan Masyarakat Asmat?

Relokasi untuk Selamatkan Masyarakat Asmat?

Tim kesehatan sedang memeriksa anak-anak Asmat - Jubi.dok

Metro Merauke – Kabupaten Asmat, daerah di selatan Papua ini dikenal karena karya seni patung dan festival budayanya.

Patung yang dipahat tangan-tangan terampil dari negeri rawa itu, mengundang decak kagum orang yang melihatnya. Festival budaya Asmat yang digelar setiap tahun, menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara.

Awal 2018, Asmat ramai dibicarakan. Bukan karena karya seni dan budayanya, namun lantaran kejadian luar biasa (KLB). Sedikitnya 61 anak dan balita di Asmat meninggal dunia akibat wabah campak dan gizi buruk, September 2017-Januari 2018.

Pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat berlomba menurunkan tim ke Asmat, menyelamatkan generasi pemahat patung mbis (patung roh masyarakat Asmat) yang tersisa.

Seiring waktu, Pemerintah Indonesia menawarkan relokasi warga dari berbagai kampung ke daerah yang aksesnya mudah. Alasannya memudahkan pelayanan kesehatan.

Namun tawaran itu langsung ditolak Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Bupati Asmat, Elisa Kambu, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, pertengahan Januari 2018.

Penolakan keduanya bukan tanpa alasan. Di Papua memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain bukan hal gampang. Ini berkaitan dengan budaya, hak ulayat, dan pola hidup masyarakat.

Beberapa hari lalu, Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, kembali memunculkan wacana relokasi warga Asmat dari 224 kampung. Alasannya sama, sulitnya akses. Warga akan dipindahkan ke daerah yang mudah dijangkau.

“Hantu” Penjaga Hutan Bakau

Namun rencana relokasi ini kembali ditolak. Seorang legislator Papua 14 kursi pengangkatan dari wilayah adat Anim Ha, Fits Tobo Wakasu, mengatakan relokasi warga Asmat tak mungkin dilakukan karena akan menjadi masalah kemudian hari.

Sebagai anak Asmat, Tobo paham karakter hidup masyarakatnya. Tuhan telah menempatkan mereka di wilayah perairan, rawa, tanah berlumpur, dikelilingi hutan bakau. Orang Asmat adalah “hantu” penjaga rawan dan hutan bakau warisan leluhurnya.

“Tidak bisa semena-mena memindahkan masyarakat dari wilayahnya ke daerah lain. Saya tidak rela, mereka dipindahkan dari tanah adat, warisan leluhur mereka,” kata Frits Tobo, kepada Jubi, Sabtu, 3 Maret 2018.

Di Papua, termasuk Asmat, setiap wilayah dimilik masyarakat adat dari suku atau marga tertentu. Pola hidup masyarakat dan tatanan adat di satu tempat dengan mereka di wilayah lain berbeda.

Ketika warga Asmat dari 224 kampung di relokasi, mereka akan menempati tanah ulayat suku atau marga lain. Ini sama saja menciptakan masalah lain kemudian hari.

Yang perlu Kementerian Kesehatan lakukan, lanjut Tobo, fokus pada pelayanan kesehatan. Mencari cara, agar masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan tanpa harus direlokasi. Memberikan pendampingan bagaimana pola hidup sehat kepada masyarakat.

Masyarakat Asmat adalah penunggu di wilayahnya masing-masing. Mereka selama ini setia menjaga rawa dan hutan bakau.

“Sejak dahulu mereka sudah memiliki pola hidup sendiri. Makan dari alam. Ada ikan, umbi-umbian, dan lainnya yang mereka konsumsi setiap hari,” ujarnya.

Pemerintah Tak Mampu?

Ketua Kopkedat (Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah Terpencil) di Papua, Yan Akobiarek, berpendapat sama. Relokasi akan menggangu tatanan kehidupan masyarakat Asmat.

Mereka sudah mengenal betul setiap jengkal wilayah tempat tinggalnya kini. Jika direlokasi, harus menyesuaikan dengan lingkungan barunya.

Aktivis yang selama ini mendampingi masyarakat di pedalaman Papua dalam pendidikan dan kesehatan itu menilai, relokasi warga menandakan pemerintah tak mampu lagi memberikan pelayanan kesehatan di Asmat. Padahal itu adalah tugas pemerintah.

Jika alasannya untuk mempermudah pelayanan kesehatan, kenapa hanya warga 224 kampung di Asmat yang direkolaksi. Di Papua masih banyak masyarakat tinggal di daerah terpencil dan belum mendapat pelayanan kesehatan, misalnya suku yang ada di Korowai.

“Kalau alasan akses yang sulit, tanggung jawab pemerintah mencari cara bagaimana agar masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Jika para misionaris dapat memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Papua di pedalaman sejak Papua masih dikuasai Belanda hingga kini, mengapa Pemerintah Indonesia tidak mampu.

Misionaris bekerja dengan sukarela melayani masyarakat Papua hingga ke pelosok. Mereka tidak mengeluh dan menyarankan masyarakat pindah ke daerah lain. Mereka mendampingi masyarakat untuk hidup mandiri.

“Membangun Papua memang harus sepenuh hati. Tidak bisa setengah hati. Harus dilihat dari sisi budaya, kebiasaan atau pola hidup masyarakat di suatu daerah dan lainnya. Ini yang harus dipikirkan,” katanya.

Akobiarek belum dapat menduga ada apa dibalik rencana relokasi ini. Apakah hanya alasan mempermudah pelayanan kesehatan ataukah ada maksud lain di balik itu.

“Tapi saya tetap tidak sependapat dengan relokasi. Kalau masyarakat sendiri yang menginginkan, tanpa unsur paksaan tidak masalah. Tapi kalau dengan paksaan itu tidak benar,” ucapnya.

Kemenkes Fokus Lingkungan di Asmat

Disela-sela kampanye Imunisasi Japanese Enchepalitis (JE) di Tabanan, Bali, Kamis, 1 Maret 2018, Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek, mengatakan relokasi untuk memudahkan tim kesehatan melakukan pendampingan dan pelayanan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kata dia, akan fokus pada keadaan lingkungan dan budaya di Asmat karena menilai lingkungan di Asmat rentan penularan penyakit.

“Penduduk tinggal di atas rawa-rawa dan muara. Jika air laut pasang, air rawa akan naik dan memasuki rumah dengan membawa berbagai kuman,” kata Nila Farid Moeloek. (*)

Sumber: tabloidjubi.com

Penulis: Arjuna Pademme

Advertisement