Politik Tanpa Imbalan, Bisa Kah?

Politik Tanpa Imbalan, Bisa Kah?

Ilustrasi - www.kupastuntas.co

Metro Merauke – Orang menyemut di sebuah lapangan. Teriknya matahari menyengat kulit tak mereka pedulikan. Rela berdiri berdesakan. Tak ada rasa lelah meski keringat mengucur dari seluruh tubuh.

Ribuan orang ini datang dengan satu tujuan. Mendengarkan orasi politik. Pemandangan ini lazim terlihat pada tahun politik. Masa pemilihan kepala daerah, legislatif hingga pemilihan presiden.

Massa dan kampanye hal yang tak terpisahkan dalam pemilu. Dalam setiap kampanye, calon kepala daerah, calon legislatif, dan calon presiden, calon butuh massa.

Mereka adalah target dari orasi dan janji-janji politik kandidat. Meski belum tentu semua yang hadir kampanye satu hati memilih calon yang berorasi di atas panggung.

Tak peduli apa pun caranya, yang penting ada kerumunan orang mendengarkan orasi politik calon, meski itu mungkin hanya janji semu. Menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan massa akhirnya identik dengan uang.

Belum tentu massa yang hadir dalam kampanye calon kepala daerah, calon legislatif, dan presiden benar-benar murni untuk menunjukkan bentuk dukungan mereka. Mungkin saja kedatangan mereka karena iming-iming imbalan materi.

Bukan rahasia lagi, ketika kampanye seorang calon kepala daerah, calon legislatif, dan calon presiden, massa yang datang akan mendapat imbalan uang. Meski itu sering disebut pengganti uang bensin untuk mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, atau uang sewa kendaraan dan uang makan kepada mereka yang menyewa kendaraan.

Dalam kondisi ini peran semua pihak yang berkecimpung dalam dunia politik, terutama partai politik (parpol) diperlukan. Bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Poltik tanpa imbalan.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, dan hukum, Laurenzus Kadepa mengatakan, peran parpol sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Parpol bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada konstituennya, agar benar-benar memahami bagaimana menciptakan demokrasi yang jujur dan adil.

“Hanya saja sampai sekarang saya melihat parpol di Papua belum memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Masih terjadi politik transaksional,” kata Kadepa kepada Jubi, Selasa 6 Maret 2018.

Salah satu contoh politik transaksional katanya, seorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk mendapat dukungan parpol. Ini sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat juga tahu akan itu.

Meski pengurus parpol sering menyebut tak ada mahar politik, kenyataannya calon kepala daerah tetap harus mengeluarkan uang dengan alasan lain.

“Masyarakat yang terlibat kampanye hanya ikut ramai. Datang di kampanye calon karena uang. Parpol belum memberikan pendidikan politik yang baik. Kesannya hanya cari uang. Masyarakat diperalat parpol atau kandidat,” ujarnya.

Di Papua kata Kadepa, belum ada calon pemimpin yang benar-benar lahir karena dukungan rakyat. Figur yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kebanyak berlatar belakang pejabat, mantan pejabat, pengusaha dan orang berduit lainnya.

“Di Papua belum ada yang benar-benar murni mendapat dukungan rakyat. Artinya masyarakat mengumpulkan uang untuk mendukung kandidat itu,” ucapnya.

Salah satu politisi di Papua, Kenius Kogoya tak sependapat jika semua parpol dianggap melakukan politik transaksional. Keberadaan parpol bukan ada hanya untuk merebut kekuasaan.

Katanya, salah satu tujuan parpol membentuk karakter, ideologi setiap anak bangsa. Membentuk dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin.

“Itulah tugas parpol. Tidak semua parpol identik dengan uang,” kata Kenius Kogoya kepada Jubi.

Kata Sekretaris DPD Hanura Papua itu, kalau pun ada politik transaksional atau politik uang, mungkin itu situasional, kasuistik. Tidak semua parpol melakukan hal itu.

Selain memberikan pendidikan moral kepada kader, melakukan kaderirasi dan menyiapkan pemimpin masa depan yang menjadi tanggung jawab semua partai, Kogoya sependapat jika parpol juga bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Ya selain itu, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Membangun kepercayaan supaya tahu ideologi dan landasan parpol. Semua itu tujuannya satu membangun bangsa ini,” ucapnya.

Ibrahim Kristofol Kendi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura mengatakan, dalam konteks pilkada parpol berperan memunculkan pasangan calon tunggal.

Ini terjadi ketika satu pasangan calon mendominasi dukungan parpol, dan membuat kandidat lain tidak mendapat kesempatan.

“Kalau kasarnya kita katakan ada bisnis dan sebagainya. Ya, seperti itu,” kata Ibrahim Kristofol Kendi kepada Jubi beberapa waktu lalu.

Parpol tidak hanya akan memperhitungan apa yang bisa didapat dari paslon tertentu, juga untuk kepentingan politik ke depan. Namun calon tunggal tentu tidak demokratis.

“Calon tunggal tidak luput dari potensi politik uang. Demokrasi yang sesungguhnya, siapa saja punya hak,” ujarnya.

Namun ini juga tidak luput dari aturan yang berlaku. Meski itu tak demokratis, calon tunggal diperbolehkan undang-undang. Jika hal tersebut diatur dalam undang-undang, berarti dinyatakan sah.

“Ini juga akibat tumpang tindih aturan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain ada aturan yang mengakomodir calon tunggal, namun di lain sisi tidak,” ucapnya. (Redaksi)

Sumber: Koran Jubi

Penulis: Arjuna Pademme

Advertisement

1 komentar