Konflik Kwamki Sarat Kepentingan

Konflik Kwamki Sarat Kepentingan

Legislator Papua dari kursi pengangkatan, John NR Gobai saat berdiskusi dengan Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemas) Timika, 5 Maret 2018

Metro Merauke – Pengurus Dewan Adat Meepago, John NR Gobai mengatakan, diduga konflik yang hampir setiap tahun terjadi di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua dalam tujuh tahun terakhir karena kepentingan.

Ia mengatakan, ini kesimpulan ketika legislator Papua dari kursi pengangkatan itu berdiskusi dengan Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemas) Timika, 5 Maret 2018.

Katanya, konflik antara warga di Kwamki bukan perang suku. Jika perang suku, ada aturan adat yang harus dipatuhi.

“Ini konflik kepentingan, sama seperti seperti tawuran di Jakarta. Diduga konflik ini menjadi lahan bisnis,” kata Gobai kepada Metro Merauke, Selasa (06/03).

Menurutnya, Kapolda dan Pangdam perlu memanggil oknum yang diduga otak atau pihak yang membantu logistik kepada warga yang terlibat konflik. Oknum itu diduga dalang masalah.

Aparat keamanan wajib menegakkan hukum positif. Masyarakat mesti mendukung langkah pihak keamanan. Selain itu, penjabat gubernur Papua dan bupati Mimika perlu membentuk tim rekonsiliasi menyelesaikan konflik.

Pertemuan rekonsiliasi melibatkan semua pihak antara lain gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, para bupati, DPRD Mimika, pimpinan dedominasi gereja di Papua, FKUB Mimika, Lemasko, Lemansa, kepala suku dari kabupaten di pegunungan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aktivis, AMPTPI, dan yang diduga sering menjadi kepala perang dari semua suku pegunungan di Mimika.

“Pertemuan menggali dari apa masalah yang dirasakan dan diinginkan masyarakat di Mimika. Biarkan mereka bicara dari hati ke hati dengan prinsip kami semua,” ujarnya.

Kata Gobai, rekonsiliasi mesti dilakukan beberapa hari agar semua pihak mengeluarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Dengan begitu mereka merasa puas dan legah sudah menyampaikan masalahnya.

Kalangan pemerintah, agama dan tokoh adat dari daerah selain Mimika yang hadir dalam rekonsiliasi, hanya mendengarkan. Setelah semua pihak di Mimika menyampaikan apa keinginannya, barulah para pejabat menyarankan solusi.

Setelah itu diserahkan kembali kepada masyarakat Mimika memberi pendapat, kemudian dibuat konsensus bersama dan penandatanganan fakta perdamaian yang berisi hak, kewajiban, larangan, dan badan yang memantau pelaksanaannya.

“Semua pihak menandatangani pernyataan tidak lagi akan melakukan pembunuhan. Tidak ada penyelesaian adat kemudian hari. Jika ada masalah, dilakukan penegakan hukum positif, dihukuman penjara, dengan pasal berlapis,” ucapnya.

Setelah itu lanjut Gobai, dibuat ritual adat patah panah sebagai tanda tidak ada konflik lagi, dilanjutkan ibadah gabungan rekonsiliasi. Perlu diingat, semua orang Papua yang hidup di tanah ini adalah saudara.

Sebagian hasil rekonsiliasi kata Gobai, dibuat Perda Kabupaten Mimika. Perda juga mengatur pembentukan wadah rekonsiliasi permanen memantau secara rutin, berkoordinasi, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah antara suku di Mimika.

Wadah ini terus menjaga kedamaian dan mengawal kesepakatan damai. Gereja juga harus terus melakukan penyadaran melalui ibadah dan kotbah di gereja tanpa putus putus.

Gobai menawarkan empat langkah jangka pendek yang perlu dilakukan, yakni penjabat gubernur Papua dan DPR Papua segera membentuk tim menyelesaikan masalah, karena menjaga ketentraman merupakan salah satu dari lima tugas penjabat gubernur.

Ia juga minta intel dapat menemukan oknum yang diduga menjadi otak konflik kepentingan ini. Apakah pejabat atau masyarakat, Kapolda dan Pangdam harus memanggil untuk didengar keterangannya. Diminta berdamai dan bertanggung jawab mendamaikan warganya.

“Saya heran, sudah tujuh tahun tapi aparat tidak dapat mengidentifikasi aktor konflik di Kwamki,” katanya.

Dikatakan, pihak keamanan harus melakukan langkah hukum, meningkatkan operasi intelijen dengan mengedepankan HAM, karena diduga sedang terjadi operasi senyap. Semua pihak harus mendukung langkah hukum.

Masyarakat Amunge kata Gobai, meminta orang yang menjadi biang kerok atau membuat masalah, dan tidak memiliki pekerjaan dipulangkan ke kampung asalnya. (Arjuna/Redaksi)

Advertisement