Gobai Tidak Sependapat DAP Turut Menjemput Pjs Gubernur Papua

Gobai Tidak Sependapat DAP Turut Menjemput Pjs Gubernur Papua

John NR Gobai, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) III di Biak

Metro Merauke – John NR Gobai, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) III di Biak, November 2015 lalu tidak sependapat jika DAP terlibat penjemputan penjabat sementara (Pjs) Gubernur Papua, Mayjen TNI (purn) Sudarmo  tiba di Papua, Selasa (27/2/2018).

“Saya juga salah satu pimpinan DAP, tapi saya tidak sepakat kalau DAP ikut menjemput. Kalau ondo (kepala suku) wilayah adat Mamta-Tabi silahkan,” kata Gobai ketika menghubungi Metro Merauke, Senin (26/2/2018) malam.

Katanya, akan lebih baik kalau DAP cukup mengucapkan selamat kemudian minta waktu kepada Pjs gubernur Papua untuk beraudiensi, tatap muka atau apa pun namanya.

Dalam pertemuan itu lanjuta dia, pimpinan atau tokoh adat dapat  menyampaikan aspirasinya, usul kepada Pjs gubernur sebgai rekomendasi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya.

“Terlebih kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada sehingga dapat berlangsung jujur, bersih, adil dan demokratis. Pjs gubernur juga diingatkan agar tidak berpihak kepada kandidat tertentu,” ujarnya.

Menurut Gobai, yang wajib menjemput Pjs gubernur Papua adalah sekretaris daerah, Ketua DPR Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua.

“Kalau DAP apa kaitannya dalam seremonial ini. Mereka yang tidak ada dalam struktur DAP jangan mengintervensi DAP. Jangan menggunakan DAP untuk kepentingan sesaat untuk mencari popularitas,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DAP Papua versi KBMAP III di Biak, Yan Piter Yarangga mengatakan, pihaknya akan terlibat dalam penjemputan Pjs gubernur Papua, karena itu bagian dari tugas DAP dalam mengawal proses pembangunan di Papua.

“Ini pertama kali DAP dilibatkan, selama ini tidak. Kami akan memberi masukan kepada beliau dalam melaksanakan tugasnya. Yang menonjol kini adalah proses pilgub dan pilkada tujuh kabupaten di Papua,” katanya, Senin (26/2/2018) sore.

Menurutnya, DAP bersama Pjs gubernur akan ikut memastikan seluruh proses pilkada di Papua aman dan damai. Namun DAP netral, karena tugas lembaga itu bersama pjs mengawal proses pembangunan dan demokrasi di Papua.

“Ada hal-hal lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab DAP sebagai lembaga kultur,” ucapnya. (Redaksi/Arjuna)

Advertisement