Lambannya Peralihan SMA/SMK, Ancaman Pendidikan di Papua

Lambannya Peralihan SMA/SMK, Ancaman Pendidikan di Papua

Salah satu SMA di Kabupaten Merauke

Metro Merauke – Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, Nioluen Kotouki khawatir lambannya proses peralihan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, mengancam kualitas pendidikan di Papua.

Ia khawatir lambannya proses peralihan SMA/SMK itu akan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah, karena hingga kini hak para guru sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) belum dibayarkan.

“Kami harap ini tidak berdampak pada pelaksanaan ujian. Jangan sampai siswa dikorbankan, kini menjelang persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN),” kata Kotouki pekan lalu.

Menurutnya, perlu ada koordinasi efektif antara dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, agar proses peralihan segera tuntas, termasuk terkait aset sekolah.

Katanya, beberapa waktu lalu pihaknya bertemu Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Pihak dinas menyatakan yang menyulitkan proses peralihan, karena kebanyakan guru SMA/SMK di Papua berstatus honorer.

“Ini harus dihitung dinas, bagaimana pengambil alian mereka. Dinas harus melihat ini, karena berdampaknya pada proses belajar mengajar. Tidak mungkin guru mau mengajar kalau hak mereka tidak pasti,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, lambannya pengalihan tanggung jawab personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi menghambat pembayaran gaji guru.

“Peralihan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, seharusnya dilakukan pada Januari 2017. Tahun ini tinggal menyempurnakan dan melengkapi administrasi,” kata Wonda belum lama ini.

Katanya, kini Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Nasional menyelesaikan SK peralihan, sebagai dasar pembayaran gaji di provinsi. (Redaksi/Arjuna)

Advertisement