Deklarasi Pilkada Damai, Tanda Dimulainya Perasingan Politik di Papua

Deklarasi Pilkada Damai, Tanda Dimulainya Perasingan Politik di Papua

Pelepasan balon ke udara oleh Ketua KPU Papua, dan cagub/cawagub Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal (LukMen) dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JohSua) diakhir deklarasi pilkada damai di halaman kantor Gubernur Papua, Sabtu (24/2/2018)

Metro Merauke – Persaingan politik memperebutkan kursi gubernur-wakil gubernur Papua dan jabatan bupati-wakil bupati tujuh kabupaten di Papua, lima tahun ke depan diawali deklarasi pilkada damai oleh KPU Papua.

Deklarasi yang dilangsukan di halaman kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Sio Dok II, Kota Jayapura, Sabtu (24/02) itu dihadiri KPU Papua, KPU Papua, KPU tujuh kabupaten, KPU RI, Bawaslu Papua, panwas tujuh kabupaten, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan Polda Papua, perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih, dua pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur Papua, dan pasangan calon bupati-wakil bupati kabupaten yang akan melaksanakan pilkada.

Komisioner KPU RI, Evi Ginting mengatakan, deklarasi pilkada damai jangan hanya slogan. Pendukung para paslon harus memastikan tahapan kampanye berlangsung damai, tanpa konflik.

“Kami tidak mau ada konflik dalam setiap tahapan pilkada kini. KPU lebih mengutamakan kampanye dialogis. Dialog paslon dengan pemilih, sehingga pesan visi misi paslon dapat dimengerti pemilih,” kata Evi.

Visi misi paslon ini menurut dia, yang akan menjadi dasar pemilih menentukan pilihannya kepada paslon yang dinilai akan membawa perubahan di Papua pada masa depan.

Paslon kata Evi, juga harus bisa menjaga pendukungnya supaya tidak melanggar aturan kampanye. Semua akan diawasi Bawaslu. Slogan aku Papua menggambarkan semua masyarakat Papua sama, tidak ada yang berbeda.

Ia memastikan, hingga hari pemungutan suara KPU provinsi dan KPU tujuh kabupaten akan melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil dan, langsung umum, bebas, rahasia (luber).

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, pihaknya baru melaksanakan deklarasi pilkada damai lantaran penetapan paslon dalam tahapan pilgub Papua, 12 Februari 2018 ditunda tujuh hari.

“Karena ketika itu paslon belum mendapat legitimasi keaslian orang Papua dari Majelis Rakyat Papua. KPU siap melaksanakan pilkada serentak 2018,” ucapnya.

Komisioner Bawaslu RI, Frirz Edward Siregar mengatakan, pemilu adalah pesta kita bersama, masyarakat jangan hanya menjadi penumpang.

“Namun ada aturan yang harus dipatuhi sebagai bagian proses pemilu. Bagaimapun kami bekerja kalau tidak ada dukungan semua pihak, terutama paslon tak akan maksimal,” kata Fritz Siregar.

Dari sisi pengamanan, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Yakobus Marjuki mengingatkan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya bersikap independen, tidak memihak paslon tertentu.

“TNI-Polri juga harus netral. Itu sudah disampaikan kapolda dan pangdam. Kepala daerah tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk paslon tertentu. Paslon dan tim sukses tidak boleh mengerahkan massa,” kata Yakobus Marjuki.

Diakhir deklarasi, KPU Papua menyerahkan alat peraga dan jadwal kampanya kepada kedua tim sukses paslon cagub Papua, dan menerbangkan balon ke udara.

Tahun ini, selain pelaksanaan pilgub yang diikuti dua paslon yakni nomor urut 1 Lukas Enembe-Klemen Tinal (LukMen) dan nomor urut 2 John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JohSua), tujuh kabupaten di Papua juga akan melaksanakan pilkada.

Kabupaten itu yakni Biak dengan tiga paslon, Jayawijaya satu paslon, Mamberamo Tengah satu paslon, Mimika empat paslon, Puncak satu paslon, Deiyai empat paslon, dan Paniai lima paslon. (Redaksi/Arjuna)

Advertisement