Gobai Sebut Konflik Mimika Ibarat Kerikil Dalam Sepatu

Gobai Sebut Konflik Mimika Ibarat Kerikil Dalam Sepatu

Anggota Fraksi Gerindra DPR Papua, John NR Gobai

Metro Merauke – Anggota Fraksi Gerindra DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, konflik antara warga yang sering terjadi di Kwamki Namara, Kabupaten Mimika ibarat kerikil dalam sepatu.

Legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Meepago yakni Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Nabire itu mengatakan, sejak Kabupaten Mimika dimikarkan dan dikucurkannya dana satu persen, konflik terjadi berulang kali di kalangan masyarakat setempat.

Meski Pemkab Mimika, DPRD Mimika, dan aparat keamanan sudah mendamaikan warga yang bertikai, namun tidak efektif. Metode penyelesaian dan perdamaian dianggap tidak menuntaskan masalah. Belum pernah terlihat penegakan hukum positif untuk efek jera kepada oknum pelaku.

“Malah menjadi beban satu suku, keluarga dan daerah. Ini sebenarnya menyusahkan masyarakat yang bukan pelaku,” kata Gobai, Rabu (22/02).

Ia mengusulkan Pemprov Papua, DPR Papua, Pemkab Mimika, pihak gereja, tokoh masyarakat dan aparat keamanan perlu penyatuan visi. Semua pihak bersatu merumuskan dialog antara masyarakat secara terus menerus untuk menggali akar masalah.

“Apakah karena kebiasaan adat, karena kurang mendapat pelayanan dana satu persen, atau karena pelayanan pemerintahan,” ujarnya.

Kata pengurus Dewan Adat Meepago itu, perlu ada regulasi provinsi mengenai palarangan konflik antara masyarakat, atau pengaturan penyelesaian masalah adat masyarakat adat Papua, ataukah regulasi tentang ketertiban sosial.

“Perlu juga membangun konsep pembangunan sesuai dinamika masyarakat setempat. Konsep pembangunan itu untuk kesejahteraan dan kemakmuran, mencerdaskan masyarakat, memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.

Katanya, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, DPRP, DPRD Mimika, lembaga masyarakat adat di Timika, tokoh masyarakat, Kodam Cenderawasih, Polda Papua dan denominasi gereja di Papua, perlu membentuk tim bersama dan turun ke Timika.

“Duduk bersama dengan masyarakat secara adat di lapangan mencari solusi masalah di Timika. Hasilnya dibuat kesepakatan dan dituangkan dalam regulasi daerah,” katanya. (Redaksi/Arjuna)

Advertisement