Diancam Bawaslu, Kata Ketua DPRP: Biasa Saja!

Diancam Bawaslu, Kata Ketua DPRP: Biasa Saja!

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda (kanan) ketika menerima penyerahan berkas keaslian orang Papua bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Papua, yang akan diserahkan DPRP ke MRP untuk diverifikasi

Metro Merauke – Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, Bawaslu Papua tidak perlu mengeluarkan pernyataan bernada ancaman yang seakan menekan terkait, mengenai penundaan penetapan pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Papua selama tujuh hari, karena itu adalah hal biasa.

“Saya pikir dalam mekanisme ini kita tidak usah bicara ini dan itu. Bawaslu lakukan tugasnya, DPR Papua lakukan tugasnya. Tidak perlu seakan ada tekanan,” kata Wonda, Selasa (13/02).

Menurutnya, pihak terkait yang terlibat dalam verifikasi keaslian bakal paslon juga tahu aturan. Semua pihak sebaiknya melakukan tugasnya masing-masing.

“Waktu yang diberikan kepada kami, akan kami manfaatkan. Kami bukan baru pertama kali akan melakukan tahapan ini. Sudah pernah dilaksanakan di DPR Papua. Saya pastikan semua sesuai jadwal KPU,” ujarnya.

Setelah KPU Papua memutuskan menunda penetapan paslon gubernur-wakil gubernur Papua selama tujuh hari ke depan, Senin (12/02) malam, Bawaslu Papua meminta kepastian dan ketegasan KPU Papua.

Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena mempertanyakan apakah penetapan nantinya pasti dilaksanakan tujuh hari ke depan, mengingat kini terjadi polemik antara KPU, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Kalau tujuh hari ini tidak terlaksana maka ini akan dijadikan temuan oleh Panwaslu sebagai pidana pemilu, dan temuan itu ditujukan kepada penghalang jadwal,” kata Fegie Wattimena, Senin (12/02) malam.

KPU Papua memutuskan menunda pleno penetapan paslon gubernur-wakil gubernur Papua hingga 20 Februari 2018, lantaran MRP belum memverifikasi keaslian orang Papua terhadap bakal pasangan calon. Berkas yang akan diverifikasi tersebut belum diserahkan DPR Papua. (Arjuna Pademme)

Advertisement