Kartu Merah Legislator Papua untuk Jokowi

Kartu Merah Legislator Papua untuk Jokowi

Ilustrasi demo penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua di halaman gedung DPR Papua - tabloidjubi.com

Metro Merauke – Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM, Lurenzus Kadepa mengatakan, ia memberikan kartu merah untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah HAM.

Dilansir dari laman tabloidjubi.com, menurut Kadepa sejak Jokowi menjabat Presiden Indonesia, kasus kekerasan di Papua yang bermuara dugaan pelanggaran HAM meningkat. Selain itu, janji Jokowi menuntaskan pelanggaran HAM di Papua, tak kunjung ditepati.

“Parahnya lagi, mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu diberikan jabatan strategis,” kata Kadepa, Jumat (09/02/2018).’

Katanya, salah satu yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu di Papua dan kini menempati jabatan strategis adalah Wiranto.

Mantan panglima TNI yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu, diduga terlibat dalam dugaan kasus pelanggaran HAM Biak berdarah, 6 Juli 1998.

“Kalau saya, dibidang HAM saya kasi kartu merah untuk Jokowi. Kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014 misalnya, beberapa pekan setelah kejadian, Jokowi ke Papua untuk perayaan Natal nasional. Ia berjanji mengusut kasus itu, tapi sampai sekarang tak ada hasil,” ujarnya.

Katanya, kemungkinan tidak adanya keseriusan pemerintah Indonesia menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, khususnya di Papua, lantaran sejumlah nama terduga pelanggaran HAM berada dalam jajaran pemerintahan Jokowi.

“Mana mungkin Jokowi menuntaskan masalah HAM kalau mereka yang diduga melanggar HAM dipakai dalam institusi negara. Sekalipun sejak jauh-jauh hari Partai NasDem menyatakan mendukung Jokowi, saya tidak peduli. Saya tidak bicara partai, tapi nasib orang tua dan saudara saya, orang asli Papua,” kata politikus Partai NasDem itu.

Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Raad Al Hussein dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia sejak 05 hingga 06 Februari 2018, bertemu delegasi Papua untuk mendengar langsung situasi HAM di Tanah Papua. Pertemuan ini berkaitan dengan beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Papua, yang kini belum jelas penyelesaiannya antara lain Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014.

Komisoner Zeid mengatakan, telah menerima penjelasan dari Komnas HAM yang mendorong dibentuknya tim bersama dengan Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas, agar bisa dilimpahkan ke pengadilan HAM.

“Saya sudah mendapatkan banyak laporan tentang situasi HAM di Papua dari banyak sumber. Agar tidak bias, saya harus mendengarkan sendiri dari orang Papua. Kehadiran orang Papua yang datang jauh-jauh untuk bertemu dengan saya ini sangat saya apresiasi,” ungkap Komisioner Zeid kepada Jubi usai pertemuan beberapa hari lalu.

Komisoner Komnas HAM Republik Indonesia, Choirul Anam membenarkan pernyataan Zeid. Menurut Choirul, berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kerap bolak-balik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung.

Komnas HAM menilai pihaknya sudah selesai melakukan tugas penyelidikan. Namun di sisi lain Kejaksaan Agung menilai berkas yang disampaikan Komnas HAM belum lengkap.

“Perlu ada terobosan. Presiden bisa membentuk tim penyidik bersama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung,” kata Anam.

Katanya, hingga saat ini Komnas HAM kesulitan memanggil terduga pelaku karena tidak memiliki kekuatan memaksa seperti penahanan dan sebagainya. (*)

Sumber: tabloidjubi.com

Penulis: Arjuna Pademme

Advertisement