Fraksi PDIP DPRP Resmi Tarik Anggotanya dari Pansus Pilgub

Fraksi PDIP DPRP Resmi Tarik Anggotanya dari Pansus Pilgub

Sekretaris Fraksi PDIP DPRP, Mathea Mamoyao (kiri) bersama Ketua DPD PDIP Papua, Edoardus Kaize, memperlihatkan surat yang ditujukan kepada ketua DPRP dan pansus pilgub DPRP

Metro Merauke – Fraksi PDIP DPR Papua (DPRP) Provinsi Papua resmi menarik tiga anggota dari panitia khusus pemilihan gubernur (pansus pilgub) DPRP, Jumat (09/02).

Sekretaris Fraksi PDIP DPRP, Mathea Mamoyao mengatakan, pihaknya akan segera menyerahkan surat penarikan anggota fraksinya kepada Ketua DPRP dan ketua pansus pilgub.

” Anggota Fraksi PDIP yang ditarik yakni Herman Yagobi, Lazarus Siep, dan Edoardus Kaize ,” kata Mathea, Jumat (09/02/2018) malam.

Menurutnya, alasan Fraksi PDIP menarik anggotanya karena menilai apa yang dilakukan pansus DPRP kini, membuat resah pihaknya dan membingunkan masyarakat.

“Kami tidak mau terlibat tuntutan hukum kumudian hari, yang akan merugikan kami sendiri. Masalah tarik ulur kewenangan pelaksanaan tahapan pilgub Papua, bukan rahasia lagi,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya tak mau terus bersitegang dalam lembaga dewan, karena setiap pertemuan pansus, selalu terkesan banyak kejanggalan dan tidak netral.

Ketua DPD PDIP Papua, Edoardus Kaize mengatakan, sebagai partai pendukung bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JohSua), pihaknya bersama Partai Gerindra ingin penetapan bakal paslon dilakukan sesuai jadwal nasional, 12 Februari 2018.

“Kalau bergeser bukan lagi jadwal nasional, itu jadwal KPU Papua, tidak boleh ditunda. Kami dukung KPU melakukan penetapan sesuai jadwal nasional. Ini yang kami minta,” kata wakil ketua I DPR Papua itu.

Menurutnya, KPU Papua telah melakukan apa yang ada pada poin dua huruf (a) surat KPU RI, yang memerintah lembaga penyelenggara pemilu di Papua itu, menyampaikan kembali dokumen terbatas berkas bakal paslon kepada DPRP dengan tembusan MRP, untuk segera ditindaklanjuti.

“Yang dimaksud dokumen terbatas itu hanya dokumen yang terkait verifikasi keaslian bakal paslon yang akan diserahkan ke MRP. Ini sudah dilakukan KPU,” ujarnya.

Kemudian lanjut dia, dalam surat itu disebutkan pelaksanaan verifikasi pada berita acara kesepakatan sebagaimana huruf (a), dilakukan dengan tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan paslon, 12 Februari 2018.

Namun kata Edo, poin (c) dalam surat KPU RI membuat ketidak jelasan. Ada celah yang digunakan mengulur waktu penetapan dimana dikatakan, jika kegiatan pada huruf (a) memerlukan waktu yang melampaui, 12 Februari 2018, perubahan tersebut tetap memperhatikan pelaksanaan pemungutan suara serentak, 27 Juni 2018. Poin ini dinilai mengandung multi tafsir.

Katanya, masalah verifikasi keaslian dapat dilakukan satu hari, bahkan satu jam, karena tiga bakal calon inikan sudah pernah ikut pilgub Papua lalu, yakni Habel Melkias Suwae, Lukas Enembe, dan Klemen Tinal.

“Pasti dokumen keaslian mereka masih ada. Hanya John Wempi Wetipo yang baru. Ini sebenarnya tidak rumit, hanya niat baik saja,” ucapnya. (Arjun P)

Advertisement